Market

MPR: Biaya Pilkada Jangan Bebani APBD

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-MPR meminta agar pelaksanaan Pilkada langsung tidak membebani APBD. Karena selama ini biaya pilkada terlalu besar, sehingga menyedot dana rakyat yang sangat besar.

“Saya ikut Pilkada langsung 2005. Jadi pertama kali, rakyat memilih langsung kepala daerah, Saya merupakan alumni pertama,” kata anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, dalam diskusi Empat Pilar MPR “Menuju Pilkada Serentak 2020” bersama anggota MPR RI Achmad (F-Demokrat), Junimart Girsang (F-PDIP), Asman Abnur (F-PAN), dan Komisioner Bawaslu RI, Rahmat Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (4/12/2019).

Mantan Gubernur Kalteng ini menambahkan bicara mengenai Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Ada keinginan untuk membangun masa depan bangsa yang lebih baik. Setidaknya langkah menuju ke sana dengan menjadikan masa lalu sebagai pelajaran.

Untuk itu lembaganya, lanjut Ketua Komite I DPD, pihaknya mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Karena bagaimanapun juga, kalau anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya. “Pasti akan terbangun secara berderet. Masalah biaya inilah yang harus jadi pertimbangan,” tambahnya.

Diakui hasil Pilkada langsung bisa memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk itulah dirinya berharap agar prosedur yang ada jangan dipersulit. Terlepas dari itu apakah Pilkada nanti dipilih secara langsung atau dikembalikan DPRD, dirinya berharap agar semua ide dan gagasan yang ada ditampung.

Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, yakni dipilih secara demokratis, bisa lewat DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dinyatakan benar-benar dipilih langsung oleh rakyat.

Tafsir hukum yang terbuka membuat dirinya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lainnya dipilih lewat DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan tersebut menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada lewat DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD”, ucapnya.

Menghadapi yang demikian diakui prosesnya sangat panjang. Dirinya menghadapi 30 anggota DPRD yang menurutnya masalahnya sangat luar biasa. “Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota mempunyai kepentingan individu sendiri-sendiri”, ungkapnya.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu diakui perilaku pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa mengikuti Pemilu. “Pada masa itu masyarakat belum banyak terlatih”, ungkapnya.

Dari semua proses Pemilu, mantan Menteri PAN dan RB itu mengakui proses yang ada menuju kedewasaan publik yang baik. “Yang berorientasi kepada uang tak banyak sehingga menghasilkan kepala daerah yang bisa dipertanggungjawabkan,” ucapnya. 

Proses Pilkada yang positif diakui tak hanya itu, menurut pria asal Batam, Kepri, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang mendunia. “60 persen kepala daerah juga mempunyai kinerja yang baik”, ujarnya.

Dirinya berharap agar proses yang baik ini jangan dibawa mundur. “Sekarang kita harus konsentrasi pelaksanaan”, harapnya.
Didorong Bawaslu diperkuat. “Saya berharap perjalanan yang panjang ini disempurnakan”, ujarnya. “Kita harus menata mekanisme dan pelembagaan penyelenggara Pemilu sehingga lembaga yang ada benar-benar proffesional dan tak bisa diintervensi”, paparnya.

Junimart Girsang dalam kesempatan tersebut mengajak kepada wartawan untuk mengawasi penyelenggaraan Pilkada. “Kalian harus terjun ke lapangan”, ujar anggota MPR dari Fraksi PDIP. “Harus jemput bola”, tambahnya.

Menurutnya wartawan boleh meliput secara langsung di TPS. “Kalian bisa potret penghitungan suara yang ada”, ucapnya. Kelebihan wartawan seperti inilah yang tidak bisa dimiliki oleh semua orang. “Kalian tidak dilarang meliput di TPS”, tegasnya.

Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu yang hadir dalam acara itu mengakui ada beberapa hal yang membuat lembaganya mengalami kendala dalam melakukan pengawasan. “Banyak daerah pegunungan yang sulit dijangkau”, ungkapnya. “Di Papua terkadang juga harus waspada terhadap kelompok separatis”, tambahnya. Sedang di daerah lain, pengawasnya orangnya itu-itu saja sehingga disebut mereka ‘tahu permainan. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top