Nasional

Misbakhun: Perlu Reorientasi Kewenangan Ditjen Pajak

ditjen-pajak

JAKARTA, Kementerian Keuangan telah membentuk Tim Reformasi Pajak dan resmi diluncurkan pada akhir Desember 2016. Tim ini meliputi jajaran pengarah, penasehat, pengawas, akademisi, hingga kalangan dunia usaha. Landasan hukum pembentukan tim adalah Keputusan Menteri Keuangan (KMK) RI Nomor 885/KMK.03/2016 tentang tim pembentukan reformasi.

“Tim Reformasi ini berbicaranya harus dalam konteks kuat bahwa kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ini yang utama. Reformasi perpajakan ini, juga harus dilihat bahwa desain keinginan Presiden Jokowi untuk menjadikan Badan Penerimaan Pajak ini sangat serius. Nantinya akan dibahas dalam Rancangan Undang Undang Ketentuan Umum Perpajakan (RUU KUP), dan akan mulai bekerja di tahun 2018,” demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI Mokhamad Misbakhun di Jakarta, Rabu (18/1/2017)..

Karena itu, politisi Golkar itu mengingatkan, tim itu adalah keinginan Presiden Jokowi. Sehingga tidak boleh struktur di bawah Presiden berbicara di luar keinginan Presiden.

“Kalau tidak, untuk apa substansi Tim Reformasi itu dibentuk? Saat ini ada Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Madya, dan sebagainya. Bahkan ada letter of intens dengan IMF sebagai bagian dari penanganan krisis saat itu. Itu bagian dari reformasi perpajakan. Apalagi yang mau direformasi? Sejak tahun 2001 sudah dibentuk tim reformasi,” kata Misbakhun.

Sebenarnya menurut Misbakhun, politik akhir yang menentukan yaitu, menjadikan DJP sebagai badan otonom yakni Badan Penerimaan Pajak.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top