Nasional

Mekeng Dicekal, MKD Diminta Berani Tiru Langkah KPK

JAKARTA, SUARAINVESTOR
COM– Direktur eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengapresiasi langkah berani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mencekal Ketua Fraksi Partai Golkar Melchias Markus Mekeng ke luar negeri.

“Tumben KPK berani melakukan pencekalan terhadap Mekeng. Kita berharap langkah KPK tersebut serius,” katanya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (11/9/2019).

Uchok menilai Mekeng selama ini dianggap sosok yang cukup ‘sakti’. Padahal sudah bolak-balik diperiksa KPK sebagai saksi. Namun baru kali ini KPK berani melangkah ke tahap selanjutnya.

KPK telah mengirim surat ke Imigrasi untuk mencegah Mekeng bepergian ke luar negeri pada Selasa (10/9/2019). Dia dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 10 September 2019.

Mekeng dilarang bepergian ke luar negeri terkait kasus dugaan suap terhadap eks anggota DPR Eni Maulani Saragih dengan tersangka Samin Tan. Dia berstatus sebagai saksi dalam kasus ini.

Ditanya soal Mekeng yang sedang diperiksa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR terkait dengan dugaan pelanggaran prosedur seleksi calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Uchok berharap MKD bisa meniru seperti yang dilakukan KPK.

“Yang sudah-sudah MKD itu biasanya menunggu putusan hukum dari luar DPR dulu, jadi tidak berani mendahului. Sekarang kita tunggu keberanian dan keseriusan MKD,” tegasnya.

MKD juga diminta memeriksa Mekeng selaku pimpinan Komisi XI DPR yang diduga melanggar aturan dan UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK dalam proses pemilihan calon Anggota BPK dan Peraturan DPR Nomor I Tahun 2014 tentang 2014 tentang Tata Tertib.

“Kita tunggu hasil pemeriksaan MKD, sesuai dengan keinginan masyarakat atau tidak. Di situ MKD bisa dinilai,” kata Uchok.

Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, MKD telah memeriksa laporan masyarakat tentang dugaan pelanggaran dalam pemilihan anggota BPK 2019-2024 oleh Komisi XI DPR.

Dia mengatakan, apabila dalam proses penyelidikan ditemukan pelanggaran, MKD tidak akan segan menyatakan hal tersebut. “Ya kalau terbukti pemilihan kita nyatakan ada pelanggaran. Itu kalau terbukti,” kata politikus Partai Gerindra ini.

Solidaritas Selamatkan BPK #SaveBPK yang diwakili oleh Pusat Kajian Keuangan Negara (Pusaka Negara) pada Selasa (10/9/2019), melaporkan dugaan pelanggaran pimpinan Komisi XI kepada MKD.

Juru bicara Solidaritas Selamatkan BPK #SaveBPK, yang juga Direktur Eksekutif Pusat Kajian Keuangan Negara, Adi Prasetyo menyatakan Komisi yang dimotori Mekeng itu tidak melaksanakan mekanisme serta tata cara seleksi calon anggota BPK sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Menurut Adi, terdapat setidaknya 3 dugaan pelanggaran Pimpinan Komisi XI dalam proses seleksi calon Anggota BPK RI periode 2019-2024. Pertama, pimpinan Komisi XI diduga melanggar UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK dan Peraturan DPR Nomor I Tahun 2014 tentang 2014 tentang Tata Tertib.

Hal ini dilihat dari proses seleksi administrasi pada tahap awal, dimana Komisi XI rupanya melakukan penilaian makalah peserta calon Anggota BPK. Padahal penilaian makalah tidak ditemukan di dalam UU BPK Pasal 14, dan tidak sesuai dengan Pasal 198 ayat (2) Peraturan DPR tentang Tata Tertib.

Kedua, pimpinan Komisi XI DPR RI diduga telah melanggar UU MD3 tentang Tata Cara Pengambilan Keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 285, khususnya Ayat (5) yang berbunyi “Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tidak juga memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3), masalahnya menjadi batal.”

Hal tersebut dikarenakan Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah menarik keputusan yang sebelumnya mendukung 32 nama kandidat kemudian mengembalikan kepada proses awal sebagaimana dengan jumlah calon 62 orang untuk disampaikan kepada DPD RI. Hal ini telah disampaikan oleh Fraksi PKB melalui surat Nomor: X.A910/FPKB/DPR RI/VIII/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Oleh sebab itu, pimpinan Komisi XI seharusnya menggelar Rapat Internal kembali guna menyikapi surat dari Fraksi PKB, karena terjadi keseimbangan atau deadlock jumlah suara fraksi yang memutuskan merekomendasikan 62 nama calon dan 32 nama calon (5:5).

Namun, pimpinan Komisi XI mengabaikannya, dan meneruskan keputusan 32 nama Calon Anggota BPK kepada Sekretariat Jenderal DPR.

Ketiga, Sekjen DPR mengeluarkan Surat Nomor: PW/14359/DPR RI/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Hal: Undangan RDPU Komisi XI DPR RI kepada 32 Calon Anggota BPK RI Periode 2019-2024.

Isi surat tersebut bahwa Komisi XI DPR RI akan mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Calon Anggota BPK RI Periode 2019-2024 sebagaimana jadwal yang dilampirkan.

“Kami melihat ada dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pimpinan Komisi XI DPR karena surat yang dikeluarkan oleh Sekjen DPR Indra Iskandar tersebut merupakan agenda RDPU dan bukan surat agenda Fit and Proper Test,” kata Adi.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top