Nasional

Mekanisme Verifikasi Faktual Gunakan Metode Sampling 5-10 Persen

????????????????????????????????????

JAKARTA- Komisi II DPR RI kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) lanjutan dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Rapat lanjutan pada Kamis (18/1) di ruang Komisi II DPR itu dilakukan dengan agenda lanjutan pembahasan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang verifikasi faktual.

Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali menyatakan DPR dan pemerintah sepakat bahwa mekanisme verifikasi faktual sesuai amanat putusan MK harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu yaitu KPU. Namun verifikasi faktual melalui Peraturan KPU (PKPU) harus sesuai dengan Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

“KPU harus tetap menjalankan sebagaimana yang diperintahkan oleh MK. Namun, waktu jangan sampai menjadi hambatan, kita minta tanggal 17 Februari KPU harus sudah bisa mengumumkan partai mana yang lolos verifikasi sebagaimana pandangan UU No. 7/2017 tentang Pemilu,” tegas Zaunuddin Amali selaku pimpinan rapat.

Politisi Partai Golkar itu menilai KPU punya kemandirian untuk memenuhi ketentuan yang tertuang di dalam putusan MK dan tetap sesuai dengan yang diatur dalam UU No. 7/2017. “Dalam memenuhi putusan MK dan tidak melanggar UU ini juga, KPU tidak memerlukan penambahan biaya, penambahan SDM dan tambahan waktu. Jadi tidak ada yang berubah, silahkan KPU menjalankan apa yang sudah diperintahkan UU,” imbuhnya.

Di tempat sama, Mendagri Tjahjo Kumolo menyerahkan kepada KPU untuk melakukan variasi terkait pelaksanaan verifikasi faktual. Namun, dia mengingatkan, verifikasi faktual yang dijalankan KPU harus tetap sesuai dengan koridor Undang-Undang (UU) dan putusan MK.

“Soal KPU melaksanakan kesimpulan antara pemerintah dan DPR atau tidak. Atau ada variasi-variasi lain sepanjang tetap dalam koridor UU dan keputusan MK, ya… silakan. Kan sudah ada putusan MK yang menyatakan bahwa KPU itu mandiri ya sudah,” ujarnya.

Pada rapat konsultasi sebelumnya, kesimpulan rapat Komisi II beberapa waktu lalu menyepakati verifikasi faktual untuk partai politik peserta Pemilu Serentak 2019 dilakukan dengan tidak merevisi Undang-Undang yang ada. Tetapi hanya melakukan penyempurnaan pada Peraturan KPU (PKPU) tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu.

“Melakukan penyesuaian dalam peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang tahapan program dan jadwal penyelenggaraan pemilu dan peraturan KPU nomor 11 tahun 2017 tentang pendaftaran verifikasi dan penetapan parpol peserta pemilu anggota DPR, DPRD yang disesuaikan norma pasal 172 sampai dengan pasal 179 UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” jelas Tjahjo.

Sementara itu, Ketua KPU RI Arief Budiman mengatakan, KPU akan menindaklanjuti putusan MK terkait verifikasi faktual. Arief menjelaskan kesepakatan awal terkait mekanisme verifikasi faktual akan menggunakan metode sampling.

“Sesuai keputusan pleno KPU bahwa metode sampling diambil sebesar 10 persen dari tiap kepengurusan anggota parpol di pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota,” katanya.

Namun, setelah proses lobi dengan Komisi II DPR dan pemerintah, metode sampling 10 persen diturunkan menjadi 5-10 persen tergantung wilayahnya. “Ya karena kita nggak ada waktu lagi,” ungkap Arief.

Dengan besaran persentase itu, artinya KPU hanya akan memverifikasi kebenaran berkas faktual kepengurusan tiap parpol di tiap jenjang kewilayahan hanya dengan mengambil 5 persen atau 10 persen dari jumlah kepengurusan di tiap tingkatan, yakni di level provinsi, kota atau kabupaten, dan kecamatan.

Meski dipotong menjadi hanya 5 persen, Arief meyakini dengan sampling hanya sebesar 5 persen itu tidak akan mengubah dan menurunkan bobot substansi dari proses verifikasi faktual.

Hal lain, menurut Arief yaitu bahwa KPU memastikan tidak ada penambahan anggaran untuk tahapan verifikasi faktual dan dilakukan secara bersamaan ditiap tingkatan.

“Iya, tidak ada penambahan anggaran lagi. Iya, jadi langsung semua. Enggak bertahap. Kalau sendiri-sendiri nanti enggak akan terkejar waktunya. Semua bekerja simultan. Pusat, provinsi, dan kabupaten/kota,” papar Arief.

Proses verifikasi faktual kemungkinan akan mulai dilaksanakan pada 22 Januari 2018. Arief memastikan, meski harus melakukan verifikasi faktual terhadap partai lama, KPU tetap akan menjadi lembaga yang mandiri dan independen dalam pengambilan keputusan.

“Kemandirian KPU itu tercermin dari cara dia mengambil keputusan. Nah, kami mengambil keputusan dengan mandiri. Tidak berdasarkan intervensi siapapun,” tegas Arief.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top