Industri & Perdagangan

“Liberalisasi” PT.Pos Butuh Dukungan Pemerintah

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Masyarakat mendesak Kementerian Negara BUMN dan Kementerian Komunikasi dan informatika memberikan perhatian serius terkait nasib PT Pos Indonesia. Pasalnya, liberalisasi bisnis PT Pos Indonesia butuh dukungan pemerintah dan regulasi yang jelas.

“Dua menteri itu harus bertemu dan berkomunikasi, karena ini menyangkut masalah corporate action, yang memang membutuhkan profesionalisme. Sedangkan Kominfo, itu yang sifatnya pada penyediaan peraturan,” kata anggota Komisi I DPR Jerry Sambuaga kepada wartawan di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Selain soal regulasi, kata anggota Fraksi Partai Golkar, perlu juga harmonisasi aturan. Yang penting dan mendesak sekarang ini, manajemen internal PT Pos Indonesia harus berubah dan selaras dengan kepentingan negara.

“Karena yang urgen itu, bagaimana bisa membuat terobosan, untuk menyikapi tantangan zaman, seperti digitalisasi dan aspek-aspek non konvensional. Namun kepentingan bisnis itu, tidak boleh mengenyampingan layanan publik,” terangnya lagi.

Menurut Jerry, perubahan model bisnis tentu sangat penting demi memperbaiki kinerja keuangan. Setidaknya, harus diaplikasikan dalam bentuk putusan model Perseroan Terbatas (PT).

“Intinya manajemen internal perusahaan harus berubah. Tapi jangan sampai menghilangkan PT Pos sebagai entitas dan BUMN layanan publik, karena ada tradisi dan kehadiran negara di situ.

PT Pos itu juga sebagai simbol pelayanan public, yang disediakan oleh negara,” paparnya.

Diakui Jerry, PT Pos sebagai penyedia layanan publik harus menampilkan inovasi dan kreatifitas. Model yang kreatif, efisien dan praktis bisa lebih eksis dan cepat menguntungkan.

“Jadi perlu ada terobosan bisnis, karena menyikapi adanya tantangan dan perubahan zaman,” imbuhnya.

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR Darmadi Durianto mengakui harus ada transformasi besar-besaran dalam bisnis PT Pos Indonesia. Jika tidak, maka akan susah bertahan dari himpitan kompetisi yang ketat. “Inovasi bisnis dan kolaborasi, kuncinya,” ucapnya.

Selain itu, kata anggota Fraksi PDIP, dukungan pemerintah di dalam perubahan atau transformasi bisnis masih sangat diperlukan. Karena PT Pos Indonesia selain sebagai Badan Usaha yang mencari keuntungan juga sebagai Badan Penyelenggara jasa pos yang melindungi kepentingan negara, kemanfaatan umum dan sebagai representasi hubungan antar negara.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top