JAKARTA–Ambisi pembangunan infrastruktur yang menjadi prioritas Presiden Jokowi dari awal tidak disertai dengan kajian yang mendalam. Sebab, ditengah keterbatasan anggaran dan situasi masyarakat yang ada, diperlukan pendekatan yang dituntun oleh temuan-temuan yang ilmiah sejak awal.
Penilaian ini dikemukakan Wakil Ketua DPR RI bidang Koorkesra, Fahri Hamzah dalam pesan singkatnya kepada wartawan, Sabtu (2/12/2017).
Fahri mengingatkan bahwa tidak ada yang sederhana dari problematika ekonomi itu. Karena apa yang dilakukan pemerintah saat ini, yang lebih dominan adalah niat populisme, niat untuk seolah-olah kalau infrastruktur sudah dibangun semua masalah selesai. “Memang, di satu sisi niat itu mungkin tidak bisa disalahkan, tapi niat itu tidak boleh mengorbankan lainnya, seperti dalam angka-angka yang muncul belakangan ini,” ucapnya seraya mengingatkan kalau pemerintah hanya berani membangun infrastruktur dan sebagainya, maka efek-efek lainya itu tidak dipertimbangkan.
Efek-efek yang dimaksud politisi dari PKS itu adalah efeknya kepada keuangan negara, efeknya kepada penyerapan sumber daya manusia lokal, efeknya kepada masa depan infrastruktur itu bisa selesai atau tidak, efek keterlibatan asing dalam membangun infrastruktur publik, kepada utang, subsidi dan lain-lain itu tidak dipikirkan.
Padahal, sambung Fahri, tidak ada satu kebijakan ekonomi yang gampang atau semudah membalik telapa tangan, tetapi ekonomi itu adalah satu ilmu pengetahuan yang cara menghitungnya itu sangat logis. “Apalagi efek politik ekonominya. Saya kira inilah yang kemudian menyebabkan banyak sekali korban dari pembangunan infrastruktur,” tutup Fahri Hamzah. ***
