Nasional

Kerja 100 Hari Tak Maksimal, LKTS PG Minta Airlangga “Dievaluasi”

Mahadi Nasution, Cyrillus Kerong, Viktus Murin

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Lembaga Kajian Tim Sembilan Partai Golkar (LKTS PG) menilai kinerja Menkoperekonomian Airlangga Hartaro dalam 100 hari ternyata kurang maksimal dalam bekerja. Karena hingga kini belum ada blue print yang jelas dari masing-masing kementerian.

“Saya menduga, jangan-jangan setelah Idul Fitri (Lebaran) ada reshufel kabinet,” kata Koordinator LKTS PG, Cyrillus Kerong yang didamping Viktus Murin (Juru Bicara) , Fransiskus Roi Lewar , Mahadi Nasution dan Fredrik Lanitaman di Jakarta, Jumat (14/2/2020).

Menurut Kerong, Tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju (KIM) perlu dievaluasi. Kondisi ini diperparah lagi dengan menggunungnya total utang luar negeri, baik pemerintah (termasuk BUMN) maupun Swasta. “Kami berpendapat, Airlangga Hartarto kurang berkonsentrasi secara penuh pada domain tugas dan kewajibannya sebagai Menko Perekonomian,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS, lanjut Kerong, total utang luar negeri sampai Januari 2020, mencapai sedikitnya Rp 5.076,17 triliun. Dari jumlah ini, total utang selama pemerintahan Presiden Joko Widodo (sampai dengan kuartal III 2019 saja) sudah mencapai Rp 2.759,92 triliun. Nilai ini naik sekitar Rp251,59 triliun dibandingkan dengan kuartal III 2018.

Sementara itu Juru Bicara LKTS PG, Viktus Murin menambahkan bahwa Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto, merupakan anggota kabinet yang bertanggungjawab pada bidang perekonomian, maka Airlangga Hartarto dituntut lebih gesit dan cekatan mengatasi permasalahan di bidang perekonomian. “Kami menyarankan yang bersangkutan untuk memilih hanya satu dari dua jabatan rangkap yang saat ini disandangnya, yakni sebagai Menko Perekonomian atau Ketua Umum DPP Partai Golkar,” terangnya.

Hendaknya, kata Viktus, sebagai Ketum Golkar, Airlangga Hartarto harus mampu mengajak seluruh komponen untuk bersama-sama berpartisipasi mengatasi berbagai permasalahan bangsa. Hal ini mengingat fungsi partai politik antara lain adalah mengatasi persoalan yang dihadapi bangsa dan negara melalui agregasi politik dari basis konstituen.

Mesin politik karya-kekaryaan Partai Golkar baru dapat bekerja secara optimal, apabila kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu ditempati oleh kader-kader yang berkualitas dan memiliki rekam jejak mumpuni berdasarkan kriteria PDLT (prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela).

Sebagai bagian komunitas kader Partai Golkar, kami yang bergabung dalam Tim Sembilan tentu saja mengapresiasi Bapak Presiden Jokowi yang telah menunjuk Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian.

Sedangkan anggota Tim Sembilan, Mahadi Nasution menyoroti masalah Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker) yang akan dibahas antara pemerintah dan DPR. “Karena yang selalu dimunculkan ke publik hanyalah persoalan ekonomi saja. Padahal sebenarnya bukan itu saja,” ujarnya.

Oleh karena itu, kata Mahadi, jika ternyata Omnibus Law ini pada akhirnya melanggar Konstitusi dan Pancasila, maka pihaknya akan melakukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi. “Kita tahu bahwa Pancasila dan UUD 45 adalah sumber dari segala sumber hukum,”pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top