Nasional

Kepatuhan LHKPN Jadi Indikator Guna Pilih Legislator

Azmi Syahputra

JAKARTA-Pasca KPK merilis data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  pada 8 April 2019 terungkap ada sekitar 199  anggota DPR yang belum menyerahkan  LHKPN. Hal ini tentu hal ini menimbulkan berbagai macam akibat hukum, termasuk dapat dijadikan dasar pertimbangan pemilih untuk melihat calon wakil rakyat yang patuh pada perintah Undang-Undang (UU). “Terutama penyelenggara yang taat melakukan kewajibannya serta menguji tingkat kepatuhan dan integritas pada bangsa,” kata Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia (Alpha), Azmi Syahputra dalam siaran persnya, Selasa (9/4/2019).

Menurut Azmi, langkah ini  juga sekaligus untuk melihat  para calon anggota parlemen yang luhur dan mencintai bangsanya. Karena via LHKPN ini diketahui harta aktual serta filosofinya bertekad menyelenggarakan pemerintah yang bersih dan transparan.

LHKPN ini, kata Dosen FH UBK, adalah titik balik pertobatan penyelenggara negara pasca Indonesia krisis tahun 1997-1998. Maka dibuatkah kebijakan berupa Undang Undang penyelenggara negara yang bersih dari KKN tahun 1999. Semestinya LHKPN ini ditujukan agar segera terwujud penyelenggaraan negara yang bersih dari KKN.

Dikatakan Azmi, juga sebagai langkah antisipasi pencegahan (non penal) sebagaimana kehendak UU KPK (vide UU Nomor 28 Tahun 1999 Jo UU Nomor 30 Tahun 2002). Dimana diatur ada kewajiban penyelenggara negara untuk membuat laporan harta kekayaan sebelum dan sesudah menjabat.

Lebih jauh kata Azmi, tentu upaya maksimal asas bersih-bersih penyelengaraan negara ini, perlu diikuti oleh KPU sebagai pintu gerbang admission, penyelenggara pemilu bagi calon penyelenggara negara melalui pembaharuan sekaligus terobosan hukumnya.   Dimana dibuat sebuah produk hukum setingkat PKPU nomor 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR, DPRD Propinsi, Kab/Kota, diatur dalam Pasal 37 dinyatakan anggota legislatif tidak akan dilantik jika tidak melaporkan LHKPN nya.

Azmi menambahkan Pasal 37 ini sifatnya imperatif (wajib), jadi berkonsekuensi jika diumumkan sebagai anggota terpilih paling lama 7(tujuh) hari maka anggota dpr/dprd terpilih tersebut harus melaporkan jika tidak namanya tidak dicantumkan untuk dilantik. “Jadi kalau tidak lapor LHKPN maka anggota DPR dan DPRD terpilih tidak akan dilantik,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top