Nasional

Kapolri Minta Proses Hukum Selama Pilkada Ditunda

images-1

JAKARTA, Dalam rapat gabungan pimpinan DPR RI dengan Kapolri, Mendagri, KPK, KPU, dan Bawaslu, Kapolri Jenderal Tito Karnavian berharap proses hukum terhadap para calon kepala daerah, selama proses pilkada 2018 ditunda sampai selesai Pilkada, agar tidak mengganggu kontestasi politik.

Namun, proses hukum itu tidak dihentikan sama sekali, melainkan hanya untuk menjaga ketenangan proses pilkada. “Baru setelah proses pilkada selesai, proses hukum itu harus dilanjutkan,” tegas Tito di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (11/1/2018).

Rapat gabungan ini dipimpin oleh Plt. Ketua DPR RI Fadli Zon didampingi wakil ketua Agus Hermanto, Fahri Hamzah, dan hadir Ketua KPK Agus Rahardjo, Mendagri Tjahjo Kumolo, Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Bawaslu Abhan, pimpinan komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPR RI dan lain-lain.

“Saya mengimbau dan akan berusaha kepada para penegak hukum lainnya, Kejaksaan, KPK, koordinasi dengan KPU, dan Bawaslu, untuk sama-sama kalau sudah ada penetapan, siapapun yang sudah ditetapkan, jangan diganggu dengan pemanggilan proses hukum,” kata Tito.

Mengapa? Karena pemanggilan tersebut lanjut Tito, akan mempengaruhi proses demokrasi dan memengaruhi opini publik. “Proses hukum nanti dilanjutkan setelah pilkada selesai. Itu baru fair,” tambahnya.

Namun demikian dia memberikan pengecualian untuk operasi tangkap tangan (OTT), jika ada pasangan calon yang merupakan penyelenggara negara melakukan atau menerima suap. Orang tersebut akan tetap diproses hukum. Tapi, kalau orang itu sebagai saksi untuk diperiksa dalam suatu perkara, maka proses hukum juga dihentikan dulu.

Khusus politik uang, Polri mengandalkan Satgas Antipolitik Uang untuk menindak penyimpangan itu di pilkada. “Satgas ini akan berkoordinasi dengan KPK. Saya meminta Kabareskrim membuat satgas ini. Mungkin utamanya adalah OTT, misalnya ada yang bayar ke KPU, Bawaslu, pejabat yang sawer sana-sini ke masyarakat, maka akan kita selidiki dari mana sumber keuangannya,” jelas Tito.

Poin penting lainnya kata Kapolri, adalah semaksimal semua kontestan menghindari politik SARA. Sebab, selain mengancam ketertiban dan keamanan masyarakat, juga untuk persatuan dan kesatuan bangsa.

“Saya kira semua pihak harus menyadari ini demi kelangsungan pilkada yang aman, damai, dan menjaga proses demokrasi yang adil,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top