Nasional

Jamaah Rugi Dua Kali, Gara-Gara Aset First Travel Dikuasai Negara

IMG-20180601-WA0051

JAKARTA-Putusan majelis makim Pengadilan Negeri Depok (30/5/2018) terkait kasus aset PT.First Anugerah Karya Wisata (First Travel) menimbulkan kebingungan masyarakat. Karena aset perusahaan travel biro umroh tersebut ternyata diserahkan kepada negara, bukan kepada jamaah korban penipuan. “Penguasaan oleh negara ini jelas menimbulkan polemik hukum. Hal ini setelah hakim menemukan fakta hukum antara nilai aset yang disita dengan kerugian seluruh jamaah yang jumlahnya 63.000 jamaah tidak seimbang dibagikan secara proporsional sesuai kerugian jamaah,” kata Pakar Hukum Pidana Universitas Bung Karno (UBK) Azmi Syahputra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (1/6/2018).

Dikatakan Dosen FH UBK ini, sehingga hakim sebagai pembentuk hukum dapat membuat putusan demi mengamankan aset tersebut akibat kesulitan menentukan siapa yang berhak .

Dilain sisi, kata Azmi lagi, putusan ini belum inkracht dimana terdakwa mengajukan banding. Karena itu saat nya Jaksa dapat mengajukan kontra banding dan menegaskan sebagaimana tuntutan agar barang atau aset yang disita sebagaimana point 1 sampai dengan 529 harus dikembalikan kepada jamaah atau ditunjuk badan pengelola yang profesional yang diawasi oleh negara,” ujarnya.

Karenanya, sambung Azmi, jaksa dapat menyebutkan terjadi kesalahan dalam penerapan hukum oleh Pengadilan Negeri berkait barang sitaan yang dijadikan aset negara
Karena mengacu pada UU nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara apabila aset pada kasus PT.First Travel diputuskan menjadi aset negara. “Maka akibat hukumnya tidak akan dapat lagi dikuasai oleh jamaah selaku korban,” tambahnya.

Tentu saja, kata Azmi, hal Ini harus menjadi perhatian serius bagi para jamaah, jaksa maupun majelis hakim. Sehingga putusan ini menimbulkan kerugian berlanjut bagi jamaah dan timbulnya ketidakpastian hukum. “Bahkan ini dapat dikategorikan menjadi kecelakaan hukum bagi pencari keadilan dalam hal ini korban jamaah umroh yang gagal berangkat,” imbuhnya.

Sebelumnya, dalam sidang putusan yang berlangsung Rabu (30/5/2018), Majelis Hakim hanya menaksir aset First Travel sekitar Rp 20-30 miliar. Angka tersebut sontak memicu ketidakpuasan dari para korban.

Menanggapi hal itu kuasa hukum First Travel, Muhammad Akbar juga sependapat dengan para korban. Berdasarkan pengakuan Andika Surachman, Akbar menyampaikan total aset First Travel lebih dari angka tersebut.

“Tapi itu (aset) berbeda antara pernyataan Majelis tentang barang-barang yang disita dari mas Andika, karena kemarin saya sudah diskusi dengan mas Andika itu sangat berbeda jauh,” ungkapnya.

Akbar merasa, informasi mengenai aset First Travel yang diberikan penyidik tidak transparan. Aset yang selama ini disebutkan dalam persidangan belum meliputi seluruh aset yang dihasilkan oleh Andika selama mendirikan First Travel.

Lebih lanjut Akbar mengatakan, kliennya pernah menyampaikan aset yang dimilikinya ditaksir mencapai angka Rp 300 miliar. Aset-aset terbesar yang tidak disebut dalam persidangan meliputi rumah, mobil mewah hingga restoran.

“Kalau perbedaan (jumlah aset) sih dari nominal akumulasinya. Kalau menurut pernyataan mas Andika aset dia sekitar Rp 300 miliar. Tapi kan yang riilnya disampaikan di persidangan estimasi di bawah Rp 40 miliar,” terang Akbar. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top