Nasional

Holdingisasi BUMN Harus untuk Kemakmuran Rakyat

bumn-2

JAKARTA, Anggota Komisi VI DPR, Juliari P. Batubara mengingatkan pemerintah dalam melakukan holdingisasi, penggabungan BUMN harus menciptakan kemaslahatan, menciptakan kemakmuran sebesar-besarnya untuk rakyat.

“Tujuan utama holdingisasi BUMN secara umum juga harus benar-benar bisa memberikan nilai tambah kepada pemegang saham yaitu Negara. Nilai tambah baik dari sisi keuangan, yaitu setoran dividend yang bertambah kepada Negara, maupun pelayanan atau produk yang lebih berkualitas kepada pelanggannya, terutama kepada rakyat Indonesia,” tegas Juliari dalam keterangannya, Kamis (1/3/2018).

Menurut Juliari, holdingisasi BUMN tidak bisa hanya sekedar untuk konsolidasi di neraca saja, yang ujung-ujungnya hanya untuk memberikan kekuatan leverage yang lebih besar kepada holding BUMN tersebut.

“Pemerintah jangan lupa dengan program holdingisasi BUMN Perkebunan tahun 2015, yang sampai hari ini belum terbukti memberikan nilai tambah untuk negara. Khususnya dari sisi keuangan, yang malah terus merugi. Padahal sebelumnya untung. Maka jangan terulang lagi,” ujarnya.

Hal itu terkait holdingisasi BUMN Migas, yakni Pertamina dan PGN, Juliari menyampaikan, tujuan utama holdingisasi BUMN di bidang Migas ini juga sama dengan bidang lain.

Semangatnya kata Juliari, tetap harus sesuai dengan konstitusi negara UUD pasal 33 yang mengamanatkan bahwa sektor- ekonomi yang strategis harus dikuasai oleh negara, dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kemaslahatan rakyat.

“Artinya holdingisasi BUMN di bidang Migas jangan hanya sebuah Rekayasa Keuangan Financial Engineering saja, tanpa memperhatikan amanat konstitusi pasal 33 tersebut,” tegas politisi PDIP itu.

Dikatakan, secara teori keuangan, Pertamina memang bisa saja mengakusisi PGN dan memasukannya di dalam Pertamina sebagai anak perusahaan, karena dari sisi pendapatan dan asset Pertamina memang jauh lebih besar daripada PGN.

“Tapi, kembali lagi corporate action, kegiatan perusahaan apapun yang dilakukan BUMN, tetap harus mengedepankan faktor amanat konstitusi UUD NRI 1945 pasal 33,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top