Nasional

Hindari Penyuapan, Dewas KPK Suatu Keharusan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Kerja-kerja Komisi Pemrentasan Korupsi (KPK) itu harus diawasi, karena prosesnya orang menjadi tersangka korupsi itu sendiri lebih dulu berdasarkan laporan masyarakat. kalau cukup bukti, akan dilakukan penyelidikan, dilanjut dengan penyidikan hingga seseorang menjadi trasangka.

Karena itu diperlukan penyidik KPK yang berlatarbelakang jaksa, kepolisian, dan para ahlinya hukum lainnya, agar proses hukum di KPK itu benar. Apalagi menyangkut nasib orang, itu harus berdasarkan bukti-bukti hukum yang kuat. Sehingga tak bisa menentukan orang itu tersangka atau tidak dilakukan melalui voting pimpinan KPK.

“Kalau ada 50 laporan masyarakat, tapi yang ditindaklanjuti untk diselidiki hanya 20 an kasus, lalu yang 30 an kasus lagi kemana? Apa tidak cukup bukti, atau ada yang 86 (damai, kongkalikong, penyuapan? Ada pula penyitaan aset dan lelang yang jumlahnya seharusnya Rp 5 miliar, tapi yang dipublish ke media hanya Rp 1 miliar? Inilah antara kerja-kerja KPK yang harus diawasi,” tegas Antasari.

Hal itu disampaikan Antasari Azhar dalam dialektika demokrasi “Mengintip Figur Dewas KPK” bersama anggota Komisi III DPR RI FPDIP, Trimedya Panjaitan, dan mantan Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY), Abbas Said di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (7/11/2019).

Persoalnnya siapa yang diawasi dan bagaimana mengawasi kerja-kerja KPK tersebut, menurut Antasari, Dewas itu mesti diisi oleh orang yang paham kerja-kerja KPK, memahami proses hukum, dan yang lain bisa dari kalangan wartawan. Sebab, wartawan ini banyak telinga dan matanya. “Jadi, mesti memahami kerja-kerja KPK. Kalau tidak, ya hanya simbol, makan gaji buta, sekaligus melemahkan KPK,” jelas Antasari.

Dikatakan, kalau keuangan sudah diawasi oleh BPK setiap tahunnya, dan penyadapan oleh Kemenkominfo RI, dan tinggal kerja-kerja KPK yang belum ada pengawasanya.

Ketika ditanya, ia akan menjadi salah satu Dewas KPK, Antasari menegaskan jika ia tak pernah dipanggil oleh Istana Negara. Karena itu, namanya yang disebut-sebut media selama ini sebagai berita bohong atau hoaks. “Itu hoaks. Apalagi syaratnya tak pernah diancam pidana 5 tahun penjara,” pungkasnya.

Namun kata Trimedya, kemungkinan Antasari menjadi Dewas KPK masih terbuka, karena prosesnya baru berjalan. Pak Antasari juga sudah dapat grasi dari Presiden Jokowi. “Pak Pratikno masih menyeleksi. Juga tak mungkin muncul nama Antasari tanpa ada dasarnya,” katanya.

Abbas Said yang disebut-sebut Dewas KPK akan melemahkan KPK, justru membantahnya. Menurutnya Dewas KPK itu diperlukan. Ia menyontohkan jika seseorang status tersangkanya digantung KPK sampai meninggal dunia, tanpa SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyelidikan), sedangkan bukti-buktinya tidak kuat, bagaimana? “Kasihan keluarganya, sampai meninggal tetap tersangka,” ungkapnya.

“Jadi, tak usah takut dengan Dewas KPK. Hanya saja kalau penyadapan itu harus izin pengadilan, atau Dewas, khawatir ini disalahgunakan. Tapi, semua ingin memperkuat KPK untuk mengurangi korupsi dengan melakukan pencegahan. Mengingat banyanknya operasi tangkap tangan (OTT) bukan ukuran keberhasilan KPK. Apalagi kalau nilainya hanya Rp 35 juta hingga Rp 100 juta. Harusnya diatas Rp 1 miliar,” tambahnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top