Market

Hafisz: Arahkan APBN Untuk Proyek di Luar Jawa Bali

Isran Noor, Bambang PS, Hafisz Tohir dan Sugianto S

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Pembangunan Kalimantan harus tetap menjamin proses transformasi struktural nasional. Namun perlu menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup di wilayah Kalimantan. Tugas besar pemerintah untuk memperkecil disparitas daerah satu dengan lainnya.  “Pemerintah punya tugas besar untuk membangun wilayah timur supaya ketimpangan semakin menyempit,” kata Wakil Ketua Komisi XI DPR Ahmad Hafisz Tohir saat memberikan sambutan dalam acara Konsultasi Regional Rancangan Awal “Perencanaan Pembangunan Nasional RPJMN 2020-2024 bersama Gubernur se Kalimantan di Hotel Novotel Ibis,  Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2010).

Hadir pula, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang PS Brojonegoro, Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

Hingga saat ini, kata Hafisz, selain ketimpangan antar individu, pembangunan Indonesia masih dihadapkan pada ketimpangan antarwilayah, baik antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), antara daerah tertinggal dan daerah maju.  “Kontribusi ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 80,5% berasal dari KBI khususnya Pulau Jawa dan Sumatera sedangkan Kawasan Timur Indonesia hingga saat ini masih belum berkontribusi secara optimal terhadap pertumbuhan ekonomi nasional,” tambahnya.

Oleh sebab itu, lanjut anggota Fraksi-PAN, pemerintah harus dapat menjembatani ketimpangan ekonomi dan sosial serta mampu mengurangi kemiskinan. Tak hanya itu, percepatan pembangunan di wilayah-wilayah terdepan, terluar dan tertinggal yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah di Indonesia juga harus tetap dilanjutkan. “Dalam hal ini peran pendanaan non APBN di Jawa Bali harus di dorong menjadi tulang punggung, sedangkan APBN lebih diarahkan bagi pembangunan proyek-proyek strategis di luar Jawa Bali,” imbuhnya.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Bambang Brodjonegoro memastikan pemerintah segera melakukan pembangunan fisik ibu kota negara (IKN) yang direncanakan bakal dipindah ke Kalimantan dimulai pada 2021 mendatang. “2021 mulai dibangun (IKN), 2024 pindah,” ungkapnya.

Bambang menegaskan, bahwa semua kepala daerah di Kalimantan sepakat bahwa pemidahan IKN bukan kontes. Artinya tak ada daerah yang menang atau kalah. “Ini bukan kontes, 5 gubernur sepakat bukan kontes, yang menang satu; pulau kalimantan,” ujarnya lagi.

Pihaknya serius mencari lokasi terbaik dari segala aspek. “Jadi tidak memerhatikan siapa yang menang dan kalah, ini bukan kontes. Ini adalah political will dari pemerintah pusat bahwa pusat pemerintahan atau ibu kota ada di Kalimantan. Dan ini sudah didukung semua gubernur (Kalimantan),” ucapnya.

Ditempat yang sana, Gubernur Kaltim Isran Noor, menuturkan, pemindahan ibu kota semua diserahkan keputusannya di pemerintah pusat, Republik Indonesia. Masing-masing kepala daerah yang ada di Kalimantan pastinya siap saja jika dipilih jadi Ibu Kota Baru dan sebaliknya jika ada salah satu terpilih dan yang lainnya tidak terpilih pastinya akan diterima, sebab pemindahan ibu kota Indonesia buat kebaikan semua warga yang ada di Pulau Kalimantan.

Semua provinsi yang ada di Pulau Kalimantan pastinya masuk kategori yang layak dijadikan Ibu Kota Baru tetapi keputusan hanya satu provinsi dan pemerintah pusat melalui Presiden Joko Widodo yang akan umumkan nantinya. “Syarat jadi Ibu Kota Baru terpenuhi, sudah ada di seluruh Kalimantan, siap jadi Ibu Kota Baru,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top