Nasional

Golkar Dinilai Payah, Terlalu Sering Lapor Presiden

IMG-20170728-WA0096

JAKARTA-Kader Partai Golkar disarankan agar meminta Presiden Jokowi menjadi Ketua umum guna mengakhiri kekisruhan akibat penahanan Setya Novanto. Apalagi beberapa DPD I Golkar sudah banyak yang menghadap presiden. “Lihat saja sebentar-sebentar menghadap Presiden Jokowi. Sekalian saja Presiden Jokowi ambil alih Ketua umum Partai Golkar,” kata pengamat hukum tata negara Margarito Kamis dalam diskusi “Kursi Kosong Ketua DPR RI” bersama Sekretaris F-PAN Yandri Susanto, anggota Komisi II DPR F-PPP Ahmad Baidlowi dan Ketua DPD Golkar NTT Melki Lakalena di Jakarta, Kamis (30/11/2017).

Margarito menyayangkan sikap Partai Golkar akhir-akhir ini yang sangat tergantung pada kekuasaan. Padahal, presiden tak ada hubungannya dengan Golkar. “DPD I Golkar ramai-ramai mendatangi presiden itu menunjukkan partai ini payah. Seharusnya yang didatangi itu Ketua Umum Golkar Setya Novanto,” tegasnya.

Harusnya, kata Margarito, kader-kader Golkar mendatangi para senior yang saat ini masih hidup. Bertanyalah kepada mereka untuk mencari jalan ke luar. “Coba itu datangi, Ginandjar Kartasasimita, Agung Laksono, Aburizal Bakrie dan Akbar Tandjung,” tambahnya.

Sementara itu Ketua DPD I Golkar Provinsi NTT Melki Lakalena menegaskan bahwa kader Golkar terutama DPD I bukan hanya bertemu Presiden Jokowi saja namun juga Wakil Presiden Jusuf Kalla. “Serta ada yang tetap konsisten dengan mengikuti putusan rapat pleno, semua akan bertemu di titip yang satu, yaitu untuk keselamatan Golkar,” ungkapnya.

Namun, sambung Melki, untuk pergantian Ketua DPR RI harus bersabar sampai ada keputusan praperadilan. Kita hormati proses hukum. “Sekjen Golkar dan Novanto juga masih aktif komunikasi,” tegasnya.

Sementara itu anggota Komisi II DPR F-PPP Ahmad Baidlowi mengatakan langkah Partai Golkar yang terus melobi Jokowi merupakan hak setiap parpol. “Kalau Golkar meminta Jokowi menjadi Ketua umumnya, maka kita tidak bisa menghalang-halangi. Itu terserah kepada Partai Golkar. Masak kita mau menghalang-halangi,” ujarnya.

Namun begitu, kata Awi-sapaan akrabnya, sebagai parpol koalisi yang mendukung Presiden Jokowi tentu meminta komitmen terkait rangkap jabatan. “Meskipun dalam faktanya masih ada aktivis parpol menjadi menteri. Contohnya, Imam Nahrawi saat menjadi Menpora, dia melepas jabatan Sekjennya dan menjadi anggota PKB biasa,” imbuhnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top