Market

Gerindra Kritik Angka Pertumbuhan Ekonomi versi BPS

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Anggota Komisi XI DPR RI dari fraksi partai Gerindra Heri Gunawan menilai, rilis Badan Pusat Statistik (BPS) terkait angka pertumbuhan ekonomi kurang realistis jika dibandingkan dengan kondisi riil saat ini.

“Tidak perlu lagi bermimpi mencetak pertumbuhan ekonomi 5,3%. Waktu tinggal 2 bulan lagi. Sulit mengejar. Indikatornya, pajak masih tersendat di angka Rp. 1.000 triliun dari target Rp. 1.577,56 triliun. Hanya konsumsi rumah tangga saja yang masih menunjukkan geliat,” tandas Kapoksi Fraksi Gerindra di Komisi XI itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (07/11/2019).

Itupun, lanjut dia, Porsinya dalam total perekonomian mencapai 56,52 %. Disusul investasi 32,32 %, ekspor barang dan jasa sebesar 18,75 %, impor 18,81 %, konsumsi pemerintah sebesar 8,36 %, komponen perubahan inventori sebesar 1,52 %, dan komponen konsumsi lembaga non profit rumah tangga 1,25 %.

“Lihat saja perbandingan konstribusi konsumsi rumah tangga dengan konsumsi pemerintah. Sangat jomplang. 56,52 % versus 8,36%. Di sini menggambarkan, rakyatlah yang menolong pemerintah. Bukan pemerintah yang menolong rakyat,” sindir Heri.

Menurutnya, pemerintah harus sadar diri, jika tidak ditopang konsumsi rumah tangga, pertumbuhan ekonomi bisa nyungsep.

“Oleh karena itu pemerintah harus menghentikan kebijakan pengetatan. Rakyat harus diberi banyak ruang agar bisa terus melakukan pembelanjaan,” ujarnya.

Tindakan kongkritnya untuk saat ini, batalkan kenaikan iuran BPJS, cukai dan sejumlah kenaikan lainnya, saran dia.

“Karena bila semua dinaikkan maka akan mengakibatkan daya beli rakyat semakin melemah. Padahal saat ini konsumsi rakyatlah yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi. Sementara pemerintah masih dirasakan gagal menggenjot investasi, ekspor, dan belanja pemerintah,” tandasnya.

Adapun terkait BPJS, saran dia, sebaiknya pemerintah tidak perlu menaikkan iuran BPJS.

Menurutnya, cukup dilakukan perbaikan pengelolaan terutama menyangkut besaran subsidi yang dikucurkan.

Menurut UU SJSN dan UU BPJS, jelas Heri, pemerintah hanya diamanatkan memberikan subsidi iuran kepada rakyat miskin yang menurut BPS jumlahnya hanya 25,14 juta orang.

“Faktanya, pemerintah memberikan subsidi kepada 96 juta orang. Jadi carut-marut BPJS penyebabnya adalah pemerintah sendiri yang tidak mentaati amanat UU,” sindirnya.

Untuk diketahui, ungkap dia, Jawa masih jadi kontributor raksasa terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dg menyumbang 59,15%. Diikuti sumatera 21,14%, kalimantan 7,95%, dan sulawesi 6,43%.

Pertanyaannya, kata Heri, kapan kawasan timur Indonesia ikut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional?

Menurutnya, dapat dimaklumi jika struktur perekonomian masih didominasi oleh Pulau Jawa sebesar 59,15 %. Kemudian diikuti Sumatra 21,14 %, Kalimantan 7,95%, Sulawesi 6,43 %, Bali dan Nusa Tenggara 3,06%, serta Maluku dan Papua 2,27%, karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa.

Kendati demikian, kata Heri, Pemerintah sejatinya sudah mulai mencoba melakukan pemerataan pembangunan, proyek infrastruktur yang dilakukan di luar jawa juga terkait rencana pemindaham ibu kota negara, tentunya akan memiliki dampak untuk jangka panjang dan dibutuhkan waktu lebih untuk mengubah struktur perekonomian secara spasial.

“Diharapkan adanya infrastruktur bisa menarik investasi walaupun masih harus berkutat dengan catatan atas perbaikan dan sinergi administrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang selaras dengan peraturan daerah, guna mengurangi gap konstribusi antara Jawa dan luar Jawa, terutama Indonesia Timur,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Ekonomi Indonesia triwulan III-2019 dibanding triwulan III-2018 (y-o-y) tumbuh sebesar 5,02%. Dari sisi lapangan usaha, sektor industri pengolahan masih memberi kontribusi terbesar, sebanyak 0,86%. Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga juga masih yang terbesar, sebanyak 2,69%. Namun, sumbangan keduanya dapat merosot pada triwulan-triwulan berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi triwulan III-2019 (y-o-y) sebesar 5,02% dihitung dari kenaikan nilai PDB harga konstannya (Rp2.818,9 triliun) dibandingkan dengan Triwulan III-2018 (Rp2.684,2 triliun). Sedangkan pertumbuhan kumulatif (c-to-c), yang merupakan perbandingan nilai kumulatif dari Januari hingga September, tercatat 5,04%.

Selama setahun kumulatif nanti diprakirakan hanya tumbuh sebesar 5,0%. Itu pun berisiko lebih rendah, hingga di kisaran 4,9%. Indikasinya antara lain dari fakta bahwa pertumbuhan III-2019 secara tahunan dan secara kumulatif merupakan yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top