Infrastruktur

FPDIP: Permenhub 108/2017 Bukan Salah Kementerian

20180322_115247

JAKARTA-Kementerian Perhubungan tidak melanggar UU ketika membuat Peraturan Menteri Perhubungan No 108 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Alasannya hal itu mengacu pada Undang-Undang yang berlaku.

Demikian dikatakan oleh juru bicara Fraksi PDI Perjuangan, Alek Indra Lukman saat RDPU dengan Driver Online di Komplek Parlemen, Jakarta, Kamis (22/3/2018).

“Saya pastikan Kementerian Perhubungan tidak melanggar UU ketika membuat Permenhub 108/2017. Karena Permenhub dibuat didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, yakni UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas,” kata Alex.

Anggota Komisi V DPR RI itu menambahkan, karena Permenhub 108/2017 itu tidak bertentangan dengan UU, maka dalam hal ini Kemenhub tidak bisa disalahkan.
“Kita tidak bisa menyalahkan Kemenhub. Seluruh peraturan pemerintah itu ada kaitannya dengan peraturan yang diatasnya, landasannya UU 22/2009 tentang Lalu Lintas,” terangnya.

Oleh karena itu, lanjut Alex, pihak memandang perlunya revisi UU Lalu lintas. “Kita cari titik tengahnya, titik temunya. Hanya saja UU 22/2009 itu tidak sesuai dengan kekinian,” kata Alex.

Bahkan Alex mengaku, adanya penolakan terhadap Permenhub 108/2017 oleh driver online karena aplikator yang tidak bisa mengakomodir driver online. “Ya ada hubungan antara driver online dengan aplikator. Nanti yang akan kita rumuskan dengan Kemenhub, Kementerian Komunikasi dan Informasi. Ini masalahnya komplek karena belum ada peraturan per-UU yang mengaturnya,” kata Alek.

Fraksi PDIP menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan sekitar 100 orang driver online. RDPU tersebut dihadiri oleh Alex Indra Lukman dan Adian Napitupulu. RDPU tersebut guna mendengarkan keluhan tentang Permenhub 108/2017. ***eko

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top