Investasi

FITRA Desak Pemerintah Batalkan PP 72 Tahun 2017

yenny sucipto

JAKARTA, Sekjen Fitra Yenny Sucipto menjelaskan jika aset dan kekayaan BUMN sangat besar. Pada 2015 tercatat jumlah BUMN Indonesia sebanyak 116 dengan total aset mencapai Rp. 5.752 Triliun. 116 BUMN tersebut memiliki total pendapatan usaha mencapai Rp. 1.780 Triliun. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, pendapatan usaha BUMN pada tahun 2015 mengalami penurunan 11%. Banyak factor yang mempengahuri turunnya pendapatan usaha di tahun 2015.

Dari 13 BUMN dengan tingkat kesehatan yang kurang, terdapat 2 BUMN dengan status tidak sehat. Dua BUMN yang memiliki status Tidak Sehat mengalami kerugian usaha sebesar Rp 350 miliar pada tahun 2015. Demikian keterangan pers yang disampaikan Fitra pada wartawan di Jakarta, Kamis (19/1/2017).

Parahnya, selain masalah tingat kesehatan, FITRA juga mentabulasi BUMN yang mengalami kerugian di tahun 2015. berdasarkan data olah FITRA terdapat 21 BUMN yang mengalami kerugian dengan total mencapai Rp. 9,3 Triliun.

Anehnya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyerataan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas.

Tujuh permasalahan PP 72 Tahun 2016 antara lain:

Pertama, inkonstitusional tampa melalui proses APBN. Pasal 2A ayat (1) berbunyi, “Penyertaan Modal Negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d kepada BUMN atau Perseroan Terbatas lain, dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara”.

Klausul Pasal tersebut bisa memiliki mengurangi kewenangan DPR RI sebagai lembaga negara yang berfungsi fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan yang mana telah dituangkan dalam Konstitusi Negara Indonesia, UUD 1945 Pasal 20A ayat (1). Berdasarkan ketentuan PP 72/2016 telah memperlemah posisi DPR RI karena Penyertaan Modal Negara yang bersumber dari Kekayaan Negara yang dipishakan tanpa melalui mekanisme APBN, yang artinya tidak perlu perlu pengawasan atau persetujuan DPR RI.

Dampaknya bisa beragam, bisa saja BUMN dilepas pada pihak swasta sehingga tujuan pembentukan BUMN tidak tercapai. Disisi lain, ada tumpang tindih Perundang-Undangan yang mengatur tentang BUMN tersebut. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, Pasal 24 berbunyi, “Pemberian pinjaman/hibah/penyertaan modal dan penerimaan pinjaman/hibah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlebih dahulu ditetapkan dalam APBN/APBD”.

Dengan demikian, bahwa PP no 72 tahun 2016 telah mengangkangi Peraturan diatasnya, dengan menyebutkan bahwa Penyertaan Modal dari Harta Kekayaan negara yang dipisahkan tanpa perlu mekansime APBN.

Kedua, ada upaya memisahkan kekayaan BUMN dari Keuangan Negara (APBN). Selain itu, menurut Undang-Undang BUMN, bahwa Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya. Hal itu menguatkan bahwa sekalipun BUMN berasal dari penyertaan modal kekayaan negara yang dipisahkan.

Padahal, APBN merupakan wujud dari pengelolaan keuangan negara, tidak mengecualikan juga Kekayaan negara yang dipisahkan. Lain halnya, jika BUMN tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas, memang dalam Undang-Undang tersebut mengatur antara pemisahkan harta kekayaan. Dalam perseroan terbatas selain kekayaan perusahaan dan kekayaan pemilik modal terpisah juga ada pemisahan antara pemilik perusahaan dan pengelola perusahaan. Namun harus diingat bahwa BUMN tunduk pada Undang-Undang BUMN bukan tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas.

Ketiga, menghindari proses transparansi dan akuntabilitas jika tidak masuk skema APBN. Berdasarkan Undang-Undang BPK Pasal 6 ayat (1) bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Dengan demikian bahwa BUMN merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keuangan negara, yang mana berdasarkan fungsi Anggaran DPR RI bahwa DPR RI berhak Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Artinya jelas, bahwa peran DPR RI sebagai lembaga yang berfungsi untuk mengawasi dan berfungsi anggaran tidak dapat dinafikan.

Keempat, melanggar aturan diatasnya yaitu Undang Undang BUMN. Dari beberapa ketentuan Perundang-Undangan terjadi benturan dengan PP No. 72 tahun 2016. Telah dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, terkait hierarki Perundang-Undangan bahwa Peraturan Pemerintah berada dibawah Undang-Undang, yang artinya menurut azas Asas lex superior derogat legi inferior yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah.

Dengan demikian jelas, bahwa ketidak konsitenan PP No. 72 tahun 2016 dengan Peraturan Perunang-Undangan di atasnya mengakibatkan PP No. 72 Tahun 2016 dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. (berdasarkan Lampiran II UU No 12/2011)

Kelima, mekanieme PMN dan Jual Beli Saham dilonggarkan sehingga mudah dikuasai pihak lain. Secara bentuk, Penyertaan modal neagara terbagi dalam tiga bentuk yaitu fresh money, pengalihan aset dan piutang negara di BUMN. Ketentuan Penyertaan Modal Negara tidak hanya diatur dalam PP No. 72 Tahun 2016 namun juga PP No. 44 Tahun 2005, karena bentuk dari PP No. 72 Tahun 2016 masih “Perubahan dari PP no 44 Tahun 2005” tidak mencabut seluruh ketentuan dalam PP No. 44 tahun 2005. Kembali terkait penyertaan modal negara, dalam Pasal 10 PP No. 44 tahun 2005 tentang tata cara penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas, bahwa Penyertaan Modal diusulkan oleh menteri keuangan kepada Presiden diserttai dengan pertimbangan dan kajian bersama Menteri BUMN dan Menteri yang mempunyai kewenangan mengatur Kebijakan terkait BUMN untuk melalukan kegiatan usaha.

Berkaitan dengan bentuk PMN, Kementerian Keuangan membagi kewenangan tersebut pada masing-masing Dirjen. Untuk PMN dalam bentuk fresh money, kewenangan dilimpahkan pada Dirjen Kekayan Negara (DJKN). Kemudian DJKN melakukan penyusunan bersama, pembahasan anggaran dengan DPR RI. Kemudian jika PMN berupa pengalihan aset, fungsi pengalihan aset fungsi sepenuhnya berada dalam kewenangan DJKN tanpa berkoordinasi dengan DPR RI, namun berkoordinasi dengan unit terkait. Lain pula apabila penyertaan modal dalam bentuk koversi piutang negara di BUMN maka DJKN melakukan koordinasi dengan dengan Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Ditjen Perbendarahaan dan Dirjen Pengelolaan Utang.

Keenam, anak dan cucu perusahaan BUMN diberi kewenangan seperti BUMN tetapi sangat mudah dijual ke swasta dan asing karena ketentuannya sangat longgar, belum diatur secara detail.

Tujuh, pengawasan DPR RI dibatasi dalam PP 72 Tahun 2016 ini. Hal ini tentu akan melemahkan pengawasan terhadap BUMN. Selain, DPR juga harus meningkatkan kredibilitas kinerja pengawasan.

Dengan demikian Fitra meminta Presiden Jokowi untuk batalkan PP No. 72 Tahun 2016, merevisi UU BUMN menjadi prioritas sebagai payung hukum beberapa aturan, termasuk Holding BUMN, pengelolaan BUMN harus dikembalikan pada koridor konstitusional, apalagi menyangkut APBN. Harus konstitusional, dan optimalisasi BUMN harus dikuatkan untuk pendapatan Negara, deviden dan kemakmuran rakyat. Bukan sesuai pengelolaan korporasi apalagi swasta dan asing.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top