Uncategorized

Fahri Kembali Jamin UU MD3 bukan untuk Sikat Rakyat

Fahri Kembali Jamin UU MD3 bukan untuk Sikat Rakyat

JAKARTA, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menjamin Pasal 73 pada UU MD3 No. 2 Tahun 2018, bukan untuk menyikat rakyat yang melakukan kritik kepada DPR RI, melainkan bertujuan untuk eksekutif, yang bandel dan menolak panggilan DPR RI.

“Itu pasal untuk pejabat (setiap orang), bukan untuk rakyat,” tegas Fahri saat menerima delegasi Gerakat Kebangkitan Indonesia (GKI) yang dipimpin mantan Wagub DKI Prijanto di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (20/3/2018).

Maksud kedatangan delegasi GKI ke DPR RI, ingin menyampaikan petisi terkait dengan diundangkannya UU MD3. Petisi ini kata Prijanto berangkat dari adanya kegelisahan karena ada norma yang dicantum dalam UU tersebut, yakni Pasal 73 yang menyatakan bahwa DPR dapat memanggil setiap orang dengan menggunakan Kepolisian Republik Indonesia jika yang bersangkutan tidak hadir dalam rapat DPR.

Fahri menjelaskan bahwa soal Pasal 73 itu untuk pejabat pemerintah atau eksekutif, bukan untuk masyarakat yang kritis kepada DPR. “Saya mau klirkan ini biar tuntas. Ini (kata setiap orang yang ada di Pasal 73) hanya salah tafsir saja. Sebetulnya itu ditujukan ke mitra kerja DPR,” kata mantan politisi PKS itu.

Sebab akhir-akhir ini menurut Fahri, banyak pejabat yang tidak mau hadir jika diundang rapat oleh DPR. Contohnya, KPK yang menolak dipanggil dengan alasan bersifat independen, begitu pula Menteri BUMN yang tidak pernah memenuhi undangan DPR.

“Padahal, setiap lembaga negara yang anggarannya dibiayai oleh APBN, wajib datang jika dipanggil DPR sebagai badan pengawas pemerintah,” tambahnya.

Sebetulnya kata anggota DPR dari Nusa Tenggara Barat (NTB) itu, DPR itu harus diliberasi dari kungkungan eksekutif. “Bila perlu seperti di Amerika Serikat, dimana parlemennya bisa men-shutdown pemerintahannya,” jelas Fahri.

Karena itu, Fahri mengajak GKI untuk bekerjasama memberi sesuatu yang lebih besar kepada bangsa Indonesia “Kalau saya lihat, GKI ini digroup WA-nya hari-harinya selalu mikirin rakyat, sementara pejabat nggak pernah mikir,” ungkapnya.

Print Friendly, PDF & Email

BERITA POPULER

To Top