Nasional

Fadli Tolak Swastanisasi Lapas

Jakarta -Kelebihan kapasitas di hampir seluruh lembaga permasyarakatan (Lapas) karena minimnya anggaran negara (APBN) membuat pemerintah mempertimbangkan pelibatan swasta dalam membangun dan mengelola Lapas.

Namun, rencana pemerintah itu ditolak pimpinan DPR. Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan pengelolaan Lapas tidak mungkin diswastakan karena Lapas merupakan tanggungjawab negara.

“Semestinya yang harus kita pikirkan dan perdalam itu misalnya bagaimana memberikan hukuman ringan secara tepat, tidak perlu semua orang dipenjara,” tegas Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2017).

Dia berpendapat untuk mengatasi masalah over kapasitas di Lapas, pemerintah sebenarnya bisa membuat kebijakan pemidanaan yang tidak bersifat pemidaan fisik. Fadli menilai pelaku kejahatan tertentu yang non-letal atau tidak menganggu ketertiban umum harusnya dipekerjakan sosial sehingga mereka pun menjadi lebih produktif.

Hal ini sudah banyak diterapkan di beberapa negara lain seperti Amerika Serikat. “Ini perlu kita pikirkan ke depan, sehingga penjara tidak over kapasitas. Termasuk yang menjadi korban narkoba, panti-panti narkoba itu bisa dilakukan pemisahan, karena kalau pemakai kan bisa jadi korban. Sementara pengedar atau bandar, ini yang harus dihukum,” kata politisi dari Partai Gerindra ini.

Berdasarkan data Ditjen PAS Kementerian Hukum dan HAM tercatat ada sebanyak 214 ribu nara pidana penghuni Lapas hingga Maret 2017. Jumlah ini meningkat sekitar 12 ribu sejak Januari 2017. Akibatnya kapasitas Lapas tidak lagi mampu menampung narapidana.(har)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top