Nasional

Etika Bermedsos dan Pelanggaran HAM

IMG-20180626-WA0031

*)Azmi Syahputra

Perkembangan sosial ditambah perkembangan trend kekinian teknologi via medsos membuat sebagian masyarakat bertindak dan berpendapat atas nama Hak Asasi Manusia (HAM).

Sebagai wadah besar manusia dalam sebuah wilayah diperlukan negara. Agar interakasi antar manusia tertib, maka perlu pengaturan dalam sebuah negara.

Salah satu ciri negara yang berkarakteristik negara hukum, salah satunya adalah adanya pengakuan dan pengaturan HAM dalam konstitusi. Maka melalui konstitusi diaturlah tentang HAM.

Di Indonesia pengaturan tentang HAM sudah jelas pengaturan, instrumentnya baik di Uud 1945, UU Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, UU Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM.

Dalam hubungan interaksi masyarakat ada sebahagian masyarakat mengklaim tindakannya tersebut atas nama HAM atau hak hukumnya. Maka agar ada kesepahaman yang sama, perlu diketahui batasan HAM yang dimiliki setiap orang.

Batasan Hak Azasi Manusia (Human Rights) atau hak hukum (legal rights) itu sudah jelas dalam konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945.

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang Undang dengan maksud semata mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai nilai, agama, keamanan, ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis”.

HAM Indonesia sudah jelas tempat, bentuk dan instrumennya, namun HAM Indonesia bukanlah HAM yang sebebas bebasnya. HAM itu dibatasi oleh menghormati hak asasi orang lain dan Undang Undang itu yang disebut kewajiban hak azasi ini otomaticly dan inheren sifatnya, otomatis melekat dalam diri manusia jika ini tidak ada sulit tegaknya Ham atau tunda dulu bicara atas nama HAM.

Ini kewajiban dasar sesama manusia agar saling bertoleransi dan adanya keseimbangan dalam bernegara guna memenuhi tuntutan yang adil dengan pertimbangan moral, nilai nilai agama, keamanan, ketertiban umum dan demokrasi.

Jadi melihat fenomena kekinian berkait dengan perkembangan masyarakat serta tehnologi di era cyber beauty. Kebebasan seseorang apapun dapat dilindungi negara, sepanjang tidak merugikan kepentingan orang lain.

Esensi dari hubungan hak dan kewajiban asasi itu mestinys melekat dan resiprokal (timbal balik) hubungan hak dan kewajiban sangat penting dalam rangka hubungan hukum antar warga negara dalam sebuah bangsa.

Karena jika hubungan interaksi antar warga semakin tertib dan teratur maka makin berkurang pro dan kontra kegiatan atas nama HAM.

Maka dengan perkembangan sosial dan sarana medsos saat ini atau pun jika membuat kegiatan agar jangan saling menjelekkan, hindari share tulisan tulisan yang dapat merusak persatuan bangsa, saling serang dan menyalahkan serta menyudutkan pihak yang berbeda.

Perlu menjaga etika dan adab serta bermartabat.
Orang bermartabat itu berdiri tanpa harus menjatuhkan orang lain itulah bagian dari kewajiban asasi manusia.

Hal terpenting apapun yang diperbuat gunakan akal dan hati yang sebersih-bersihnya tetap jaga persatuan Indonesia dan semakin cinta bangsa Indonesia.

Isilah kemerdekaan yang diperjuangkan pendiri bangsa ini dengan luhur bukan dengan hal hal yang tidak baik apalagi merusak persatuan bangsa. ***
*Dosen Universitas Bung Karno dan Ketua asosiasi ilmuwan praktisi hukum Indonesia (ALPHA)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top