Nasional

DPR : Pemerintah Tak Siap Kelola Dana Haji

index

JAKARTA-Kalangan DPR menilai pemerintah tidak siap mengelola keuangan haji yang mencapai triliunan rupiah. Alasannya dalam laporan haji 2015 lalu ada dana sebesar Rp 9 triliun, namun realisasinya menjadi Rp 10.150 triliun. Sehingga ada kelebihan Rp 1.150 triliun. “Laporannya belum selesai, tapi tetap membahas RUU ini secara paralel. Untuk itu, kalau RUU ini tidak direspon berarti pemerintah tidak memiliki keberpihakan kepada umat Islam untuk menyelenggarakan haji yang baik dan profesional,” kata anggota Komisi VIII DPR RI H. Anda dalam diskusi forum legislasi ‘RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh’ bersama Sekjen Ikatan Persaudaraan Ibadah Haji (IPHI) H. Samidin Nashir, dan Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia, H. Ade Marfuddin di Gedung DPR RI Jakarta, Selasa (10/5/2016).

Menurut Politisi Gerindra ini, masih ada kekurangan dalam peyelenggaraan ibadah haji selama ini, khususnya terkait operator, regulator, dan pengawasan yang masih menjadi satu di Kementerian Agama (Kemenag RI). Sehingga Komisi VIII DPR RI mengusulkan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, agar pelaksanaan haji dan umroh ke depan lebih baik. “RUU ini sebagai revisi terhadap UU No.13 tahun 20018 tentang haji,” ujarnya.

RUU ini akan diputuskan di Paripurna DPR RI pada pembukaan sidang pada akhir Mei 2016 mendatang. “Kalau disetujui dan disahkan menjadi RUU inisiatif DPR RI, diharapkan antara regulator, operator dan pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik, dan professional. Hanya saja pemerintah seperti tidak siap dengan pelaksanaan RUU ini,” tegasnya.

Dengan RUU ini kata Anda, maka Kemenag RI akan menjadi regulator (pembuat kebijakan), operator dilakukan oleh BPHI (Badan Penyelenggara Ibadah Haji) dan sebagai pengawas adalah Majelis Amanah Haji (MAH). “Anggota MAH ini terdiri dari unsur 3 orang kementerian yang memahami hukum syariah, 2 orang menejer, 1 orang keuangan, dan 1 orang lagi ahli hukum,” tambah Anda.

Biaya Penyelenggaraan ibadah haji secara resmi Rp 34.641 juta, tapi seluruh biaya yang ditanggung mencapai Rp 64 juta,-. Kekuarangan tersebut berasal dari dana optimalisasi haji yang mencapai Rp 3,9 triliun, yang berasal dari bunga dana jamaah haji. “Memang biaya haji itu ada yang bersifat langsung dan tidak langsung dan sebelum, sedang dan setelah pemberangkatan haji,” pungkasnya. ***aec

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top