Nasional

DPR Minta Impor Bawang Putih Gunakan Sistem Tender, Bukan Kuota

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Deddy Mulyadi meminta pemerintah membuat kebijakan impor dengan sistem tender, bukan kuota. Sebab, kalau kuota, hasil impor tidak sesuai kebutuhan, bahkan lebih, dan lebihnya disimpan di gudang, harganya pun akan terus dinaikkan.

“Impor barang termasuk bawang putih itu jangan beripikir proyek. Kalau berpikir proyek, maka rakyat akan selalu menjadi korban naiknya harga-harga. Tapi, berpikir penyerapan anggaran, membantu kebutuhan rakyat. Kan sederhana,” tegas Ketua Golkar itu.

Hal itu disampaikan dalam diskusi: “Harga Bawang Putih Meroket, Rakyat Menjerit! Siapa Yang Bertanggungjawab?” bersama Sukarman dari Kementan RI, dan Sudaryatmo (YLKI) di Kompleks DPR RI Senayan Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Sekarang ini lanjut Deddy, eranya transparansi. Dimana semua lembaga dan intitusi negara dari pusat hingga daerah bisa saling mengontrol terhadap berbagai kebutuhan, kebijakan, dan persoalan kebutuhan pokok yang dihadapi rakyat. Seperti bawang putih ini. Untuk beras memang tak perlu impor, karena stoknya sudah cukup.

Dengan sistem online tersebut, baik harga, pengusaha (pengimpor), stok barang, dan rakyat di mana saja yang harus disubsidi semua bisa diketahui. Mestinya harga-harga itu juga terintegrasi, agar pedagang dan masyarakat sama-sama mengetahui dan tak sembarangan menaikkan harga. Subsidi yang terbesar pasti di Jawa, dan kecil di luar Jawa karena penduduknya kecil,” kata Deddy.

Direktur Perbenihan Hortikultura dan Plt Direktur Sayuran dan Tanaman Obat, Direktorat Jenderal Hortikultura, Sukarman mengatakan untuk bawang putih pada 2019 ini Kementan RI sudah menanam di Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, mencapai 3.044 ha, kemudian di Lombok Timur, Bima dan Magelang.

Melalui tanam bawang putih, setidaknya bisa mengurangi impor. Dimana, kebutuhan bawang putih nasional sekitar 560.000-580.000 ton per tahun atau sekitar 47.000 ton per bulan, dimana kemampuan produksi dalam negeri hanya sekitar 85.000 ton.

Yang terpenting kata Sudaryatmo soal komoditas itu pemeirntah harus memiliki klasifikasi produk-produk esensial khususnya kebutuhan rakyat miskin. “Kalau produk itu masuk esensial, maka pemerintah harus bertanggung jawab terhadap produksi, distribusi, dan harga. Seperti dilakukan Australia, India, Malaysia dan negara lain,” jelasnya.

Namun, kalau tetap mengalami kenaikan di tingkat pasar, pedagang atau pengusaha harus bisa mempertanggungjawabkan apa alasannya. “Kalau tak bisa menjelaskan, maka pedagang itu bisa dipidana. Sehingga akan berpikir dua kali untuk menaikkan barang pokok rakyat itu,” tambahnya.

Sementara itu berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS), vahwa harga bawang putih sampai hari Senin (10/2) sudah mencapai Rp 55.300 per kilogram. Stok bawang putih sebanyak 70.000 ton, yang diperkirakan akan mencukupi kebutuhan hingga Maret 2020.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top