Nasional

DPR, Migas dan Pertamina Bahas Tidak Naiknya Harga BBM

JAKARTA, Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI mempertanyakan tidak naiknya harga BBM dan kelangkaan Elpiji 3 Kg pada triwulan pertama 2018 ini.

RDP dengan Dirjen Migas dan Dirut Pertamina Elia Masa Manik tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII Satya Widya Yudha di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (18/1/2018).

Sejak April 2016, pemerintah tidak mengubah harga premium dan solar meski sebenarnya memiliki formula harga BBM yang sensitif terhadap minyak dunia jika berkaca pada proyeksi harga minyak yang didapatkan termasuk ICP 2018 diperkirakan akan mencapai di atas level 59 dolar AS/barel.

Padahal dalam APBN 2018, ICP ditetapkan 48 USD/barel, nota keuangan APBN 2018 mencatat hasil stestest kenaikan ICP sebesar 20 USD/barel akan menambah beban subsidi sebesar Rp 11,68 triliun.

“Kalau naik 1 dolar saja memberikan peningkatan beban subsidi walaupun peningkatan harga minyak dunia 1 USD negara surplus antara 0,9-1 triliun. Relatif kecil apabila kenaikan tersebut bisa diantisipasi,” tegas Satya Yudha.

Selain itu di akhir tahun 2017 terjadi kelangkaan Elpiji 3 Kg di berbagai daerah, padahal ketahanan stok elpiji nasional 18,9 hari di atas stok minimal yaitu sekitar 11 hari. Berdasarkan informasi, kelangkaan stok elpiji tersebut akibat naiknya konsumsi 3 kg dan pemakaian oleh pihak yang tidak berhak, mengingat pola pendistribusiannya masih dengan pola terbuka.

Plt Dirjen Migas Ego Syahrial mengatakan pemerintah tidak menaikkan BBM tersebut berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ICP dan harga indeks pasar pada periode Januari hingga Desember 2017, yang menunjukkan perbedaan yang tidak terlalu besar antara asumsi ICP APBN-P 2017 sebesar 48 USD/barel dan hasil realisasi hingga Desember 2017 sebesar 51,17 USD/barel.

Penetapan harga tersebut dipertimbangan dari berbagai aspek diantaranya kemampuaun keuangan negara, situasi perekonomian dan kemampuan daya beli masyarakat serta kondisi sosial masyarakat.

Untuk penetapan periode 1 April hingga 1 Juni 2018 pemerintah akan terus mengevaluasi dan mencermati trend kenaikan harga ICP. Kalau terdapat perbedaan yang cukup besar antara realisasi dan asumsi APBN 2018 dimungkinkan untuk dilakukan penyesuaian setelah mempertimbangkan dari stakeholder dan kementerian terkait.

“Dengan tidak naiknya harga BBM, Pertamina kehilangan potensi pendapatan namun secara korporasi Pertamina masih mencatatkan laba yang baik,” kata Ego.

Terkait kelangkaan Elpiji, menurut Ego, itu kasusnya sangat kecil dan bersifat parsial. Hanya di beberapa lokasi dan Pertamina sudah dengan bekerja keras mengatasi dengan operasi pasar, dan melakukan penambahan alokasi pasokan.

Sementara itu mengenai penyebab kelangkaan karena adanya pemotongan LPG 3 kg pada pagu APBN 2017 dari sebelumnya 7,96 juta MT menjadi 6,199 juta MT di APBN-P 2017.

Selain itu ada beberapa hari libur panjang yang menyebabkan beberapa SPBE tidak beroperasi secara penuh serta adanya konsumen yang membeli lebih dari kebutuhannya. Penyaluran elpiji 3 kg meningkat setiap tahunnya antara 5-20 persen.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top