Market

DPR Dukung Omnibus Law Disektor Perpajakan

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM– Kalangan Anggota DPR RI mendukung langkah pemerintah yang telah menyusun RUU Omnibus Law terkait sektor perpajakan.

RUU tersebut dimaksudkan untuk mentransformasi ekonomi dalam rangka mengantisipasi perubahan terutama di digital ekonomi dan untuk membuat sistem pajak Indonesia kompetitif dengan perpajakan global dan merupakan relaksasi, pemberian insentif yang diharapkan dapat mempermudah dunia usaha dan mengundang minat investasi asing di Tanah Air.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan mengatakan, langkah tersebut patut diberikan apresiasi agar tersendatnya pemasukan pajak bisa segera teratasi.

Sebab, menurut catatannya, penerimaan pajak per Oktober 2019 baru mencapai Rp 1.173,89 triliun atau 65,71% dari target APBN 2019 yang sebesar Rp 1.786,38 triliun.

“Sebelumnya, shortfall pajak diperkirakan mencapai lebih dari Rp. 160 triliun. Namun melihat penerimaan yang masih seret diperkirakan shortfall akan semakin melebar, mungkin sampai diangka Rp. 260 triliun,” ungkap Kapoksi Gerindra di Komisi XI DPR itu kepada wartawan di Jakarta, Jumat (29/11/2019).

Sepengatahuannya, Omnibus Law di bidang perpajakan rencananya disusun dalam enam area.

“Mulai dari menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) Badan hingga menggabungkan seluruh insentif pajak yang sudah ada menjadi satu bagian,” terang Legislator dari dapil Jabar IV itu.

“Termasuk pengurangan dan pembebasan pajak seperti tax holiday, super deduction untuk vokasi dan riset dan development dan juga untuk perusahaan yang melakukan penanaman modal untuk kegiatan padat karya, juga fasilitas PPh untuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),” sambungnya.

RUU Omnibus Law Perpajakan, ungkap dia lagi, diperkirakan akan mencakup beberapa Undang-Undang diantaranya, UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Namun demikian, kata Heri, rencana pemerintah membuat RUU Omnibus Law disektor perpajakan belum diterima DPR.

“Sampai saat ini draft dimaksud belum kami terima, tentunya nanti dibutuhkan kompailing bagi UU yang bersinggungan dalam rencana Omnibus Law di bidang perpajakan tersebut, karena Indonesia belum memiliki portal yang lengkap tentang UU. Disamping berapa jumlah Undang-undang yang akan di Omnibus-kan, juga perlu tahu ada berapa banyak PP harus turut di cabut, berapa banyak peraturan menteri,” ujar Anggota Baleg DPR RI itu.

Sebaiknya, saran dia, peraturan turunan dibatasi sampai dengan perpres atau peraturan pemerintah, dan mencabut seluruh peraturan menteri yang bersifat sektoral, karena ketika peraturan itu diundangkan berkonsekuensi mencabut beberapa aturan hasil penggabungan dan substansinya selanjutnya dinyatakan tidak berlaku, baik untuk sebagian maupun secara keseluruhan.

“Kami akan mencermati tiap poin yang akan diajukan oleh pemerintah. Pada prinsipnya kami akan turut mendorong RUU omnibus perpajakan yang berprinsip pada keadilan sebagai landasan untuk menciptakan kepastian hukum dan bukan dijadikan dasar hukum untuk mengobral tarif pajak,” tandasnya.

Ditegaskannya, Tidak boleh semuanya diobral, imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sudah diobral sangat tinggi akhirnya pemerintah terbebani membayar bunga tinggi.

“Jangan hanya pengusaha kecil saja yang diuber-uber, sementara wajib pajak dari kalangan ‘tertentu’ diberi banyak keringanan,” tandasnya.

“Sejatinya omnibus law dimaksud, akankah berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih baik? Karena di sisi lain masih belum adanya perbaikan dan sinergi administrasi di tiap kementerian dan lembaga (K/L) yang selaras dengan peraturan daerah,” pungkasnya.


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top