Nasional

DPR akan Kurangi Jumlah RUU Prolegnas Prioritas

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Dari 50 RUU yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas Prioritas 2020, Baleg DPR akan mengurangi jumlah RUU yang dinilai kurang urgen tersebut menjadi sekitar 40 RUU prioritas, dan yang 10 RUU akan dimasukkan ke Prolegnas Prioritas 2021.

Demikian dismapaikan Wakil Ketua Baleg DPR Achmad Baidowi atau yang akrab dipanggil Awiek di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Kamis (16/1/2020).

Sebelumnya ke-50 RUU tersebut telah ditetapkan dalam Keputusan Tingkat I Baleg DPR. Namun, rapat paripurna DPR pada Desember 2029 lalu menunda pengesahan Prolegnas Prioritas 2020 tersebut.

“Baleg sudah melakukan rapat kerja, tapi terjadi miskomunikasi antara anggota Baleg DPR dengan fraksinya masing-masing. Sehingga RUU yang kurang penting perlu dikurangi,” kata anggota Komisi VI DPR FPPP itu.

Karena itu, Baleg DPR mengagendakan rapat kerja kembali dengan pemerintah, yaitu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, untuk membahas RUU Prolegnas Prioritas 2020 dimaksud. “Rapat ini untuk mencabut RUU mana yang perlu dicabut,” pungkas Wakil Sekjen PPP itu.

Sementara itu ke-50 RUU yang sebelumnya ditetapkan tersebut adalah:

  1. RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber
  2. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
  3. RUU tentang Pertanahan
  4. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu
  5. RUU tentang RKHUP
  6. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan
  7. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
  8. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan
  9. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalin dan Angkutan Jalan
  10. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
  11. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
  12. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
  13. RUU perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba
  14. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
  15. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
  16. RUU tentang Perlindungan dan Bantuan Sosial
  17. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
  18. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungsn Industrial
  19. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  20. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
  21. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai
  22. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
  23. RUU tentang Penyadapan
  24. RUU tentang perubahan kedua atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
  25. RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
  26. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
  27. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
  28. RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional
  29. RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan/RUU tentang Kesehatan Nasional
  30. RUU tentang Kefarmasian(omnibus law)
  31. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual
  32. RUU tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi di Tanah Papua
  33. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
  34. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran
  35. RUU tentang Kependudukan dan Keluarga Nasional
  36. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
  37. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
  38. RUU tentang Ketahanan Keluarga
  39. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
  40. RUU tentang Profesi Psikologi
  41. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama
  42. RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)
  43. RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian
  44. RUU tentang Perlindungan Data Pribadi
  45. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
  46. RUU tentang perubahan atas UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI
  47. RUU tentang perubahan atas UU Nomor15 Tahun 2006 tentang BPK
  48. RUU tentang Ibu Kota Negara (omnibus law)
  49. RUU tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  50. RUU tentang Daerah Kepulauan
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top