Nasional

DPD Tak Masalah Amandemen Terbatas hanya GBHN

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM – Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono menyatakan DPD legowo, kalau amandemen hanya terbatas pada haluan negara atau Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), tanpa menyertakan agenda penguatan kewenangan DPD RI.

“Saya kira semua sepakat untuk menghadirkan kembali GBHN, dan apakah dalam bentuk UU maupun harus amandemen UUD NRI 1945, DPD jangan ditinggalkan. Karena mewakili daerah, seharusnya DPD RI dilibatkan,” tegas Nono Sampono.

Hal itu disampaikan Nono dalam dialog Empat Pilar MPR ‘Pelaksanaan Rekomendasi MPR 2014-2019’ bersama Wakil Ketua MPR RI Fraksi PDIP Ahmad Basarah, dan Wakil Ketua MPR RI Fraksi Demokrat Syarifuddin Hasan di Kompleks MPR RI Senayan Jakarta, Jumat (6/12/2019).

Sebab, keterlibatan DPD RI tersebut berdasarkan amanat Pasal 22 D UUD NRI 1945, yang menyebutkan kewenangan DPD dibidang legislasi yakni pengajuan RUU tertentu, ikut membahas bersama DPR dan Pemerintah terhadap penyusunan RUU tertentu, pemberian pandangan dan pendapat terhadap RUU tertentu, pemberian pertimbangan terhadap RUU tentang APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama, serta pengawasan terhadap pelaksanaan UU tertentu.

“Jadi, meski amandemen itu tanpa agenda kewenangan DPD RI, cukup melaksanakan pasal 22 D UUD 1945 itu. Kalangan akademisi dan masyarakat sangat antusias dilibatkan dalam amandemen ini,” ungkapnya.

Demokrat sendiri kata Syarif Hasan, tergantung aspirasi masyarakat. kalau masyarakat menghendaki perlunya GBHN, maka akan mendukung. Hanya saja sampai hari ini Demokrat setuju dalam bentuk UU, bukan amandemen UUD NRI 1945.

Mengapa? Sebab, pengalaman Demokrat berkuasa selama 10 tahun (2004 – 2014) tak ada masalah. Bahwa yang dibutuhkan rakyat itu lapangan kerja, perbaikan ekonomi, sandang-pangan, dan kesejahteraan.

Tapi, dengan GBHN ini, jangan sampai ada sanksi kalau presiden dan kepala daerah dalam menjalankan tugasnya tidak sejalan dengan haluan negara tersebut. Sebab, jika sanksi itu diterapkan, presiden bisa diberhentikan di tengah jalan. “Sebab, dengan sanksi akan terjadi dis-kontinuitas pemerintahan,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top