Nasional

DPD RI Bahas Draft RUU HATA dengan Pakar Hukum Andalas

NOFI CANDRA FGD DPD-3

JAKARTA, Pakar hukum dari Universitas Andalas, Padang, Sumatera Barat, Prof Yuliandri mengatakan RUU HATA (hak atas tanah adat) sebagai bentuk pengakuan atas masyarakat hukum adat, dengan segala hak yang mengikutinya harus menjadi perhatian pemerintah.

“Apalagi, tantangan dan perkembangan pembangunan akan membawa konsekuensi terhadap keberadaan masyarakat dengan hak atas tanahnya. Maka perlu pengaturan yang berkaitan dengan hak atas tanah terutama dalam lingkup ulayat. Jadi, RUU HATA ini sangat dibutuhkan masyarakat,” tegas Yuliandri.

Hal itu disampaikan Yuliandri dalam Fokus Group Discussion (FGD) dengan menginventarisi materi RUU HATA di Fakultas Hukum Unand, Padang, Jumat (24/11) bersama Panitia Perancang Undang-Undang (PPUU) DPD RI untuk membahas draft Rancangan Undang-Undang (RUU) hak inisiatif DPD RI tentang Hak atas Tanah Adat tersebut.

Hadir 7 anggota DPD RI; Nofi Candra, Dedi Iskandar Batubara, KH Syibli Sahabudin, Basri Salama, Aji Muhammad Mirza Wardana, Ahmad Subadri, dan Eni Sumarni.

Pakar selain Yuliandri hadir Hendri Donald dt Rajo Bagonjong dari LKAAM Sumbar, Dr. Akmal, Prof Yuslim, Kurnia Warman, Ilhamdi Taufik, dari Kanwil Kemenkumham Sumbar, Biro Hukum Setda Sumbar, dan praktisi hukum.

Dr Akmal mengatakan memisahkan orang atas tanahnya merupakan pelanggaran berat hak asasi manusia. Untuk itu perlu yudivikasi dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kurnia Warman mengkhawatirkan dari draft yang disampaikan PPUU DPD RI itu akan melemahkan posisi hukum adat sebagaimana yang telah kokoh diatur dalam UU Pokok Agraria. “Jangan sampai PPUU DPD RI justru melemahkan UU PA. Sebab, posisi hukum adat sangat kuat dan menjadi acuan atau rujukan. Sehingga RUU ini perlu pembahasan lebih dalam lagi,” jelas pakar hukum agrarian ini.

Roni Saputra mengatakan yang seharusnya diperkuat dalam undang-undang ini adalah masyarakat hukum adat. Sebab, tanah merupakan bagian kecil dari persoalan masyarakat hukum adat. “Mestinya diperkuat dengan undang-undang tersebut, bagaimana negara ini melihat posisi masyarakat hukum adat,” katanya.

Sementara itu, Pimpinan PPUU DPD-RI Nofi Candra menjelaskan jika RUU HATA tersebut merupakan salah satu inisiasi dari DPD RI. Semangat ke-Nusantara-an menjadikan DPD RI berpikir bahwa tanah adat di Indonesia memerlukan perlindungan. Maka dengan RUU ini, diharapkan bisa memberikan solusi bagi kasus sengketa tanah adat, sekaligus memperkuat tanah yang merupakan hak milik masyarakat adat.

Dengan FGD DPD RI memdapatkan banyak masukan dan merasa masih perlunya penyempurnaan naskah akademik dari RUU ini dan diharapkan para akademisi fakultas hokum Unand, bisa menjadi tim ahli dalam perumusan RUU HATA ini.

“Semuanya akan kita bahas di DPD nanti. Terutama tentang penguatan masyarakat hukum adat,” kata Nofi Candra.

Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Habib Said Ismail, yang juga hadir sangat mengharapkan adanya undang-undang terkait hak atas tanah adat. “Di Kalimantan Tengah sudah ada Perda tentang tanah adat dan kelembagaan adat yang diperkuat lagi dengan Pergub hak tanah adat. Namun, keduanya belum kuat, harus ada undang-undang yang menguatkannya. Kalau tidak investasi bisa menjadi invasi terhadap tanah adat,” ujarnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top