Nasional

DPD Ingatkan Oknum Pembuat Gaduh Segera Menyingkir

IMG-20180629-WA0068

JAKARTA-Kerja bersama antara KPU, Panwaslu, aparat TNI/Polri, masyarakat pemilih dan media semuanya telah saling bersinergi, sehingga di beberapa daerah yang dikhawatirkan akan terjadi konflik seperti di Papua, Sulawesi Selatan, Pontianak, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Sumatera Utara ternyata berlangsung aman dan tertib.  Karena itu, pasca pilkada serentak Rabu (27/6/2018) jika ada kelompok-kelompok yang mau bikin rusuh akan tersingkir. “Kalau ada kelompok yang coba-coba membuat kegaduhan politik pasca pilkada, kita minta agar menyingkir saja ke laut,” kata Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dalam jumpa persnya di Jakarta, Jumat (29/6/2018).

Dengan fakta proses demokrasi politik yang aman tersebut, OSO yakin ke depan kondisi politik akan semakin baik hingga pilpres 2019. “Rakyat sudah cerdas untuk memilih pemimpin daerah dan pemimpin nasional itu sesuai dengan hati nuraninya. Kaos yang dipakai boleh 10 buah, tapi ketika memilih tetap satu partai dan satu calon pemimpinnya,” ungkapnya.

Rakyat kata Oesman, kini menyadari akan pentingnya kebersamaan dan membangun kekompakan untuk kebersamaan dalam membangun bangsa dan negara yang lebih aman, tertib, dan sejahtera. “Apalagi, Indonesia tidak akan sejahtera, kalau daerah tidak sejahtera,” ungkapnya.

Namun demikian, OSO meminta seluruh parpol, kandidat, dan masyarakat tetap bersabar sampai seluruh pilkada se-Indoensia ditetapkan oleh KPU secara resmi pada 9 Juli 2018 mendatang.

Tugas DPD RI

Pengawasan terhadap pilkada itu dilakukan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945, Pasal 22 D ayat (3), memiliki kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang. Amanat konstitusi ini dipertegas kembali dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3 khususnya pada Pasal 249 ayat (1) huruf e. 

Dimana dalam Pilkada Serentak 2018, DPD RI melakukan Pengawasan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum pelaksanakan Pilkada Serentak 2018. Dari Hasil Pengawasan atas Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, DPD RI memberikan Pandangan sebagai berikut:

Pertama, secara umum pelaksanaan Pilkada Serentak yang telah dilaksanakan tanggal 27 Juni 2018 di 17 Provinsi, 39 Kota dan 113 Kabupaten berlangsung lancar, aman dan tertib. Dari 115 Kabupaten yang direncanakan, ada 2 Kabupaten yang karena pertimbangan keamanan dan kesiapan logistik ditunda pelaksanaanya yaitu Kabupaten Nduga dan Kabupatan Paniai.

Dan, DPD RI mengapresiasi kerja keras para penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah yaitu KPUD dan Bawaslu Daerah, jajaran Pemerintah Daerah, aparat keamanan penegak hukum  (POLRI dan TNI) dan masyarakat yang telah menyelenggarakan dan menyukseskan Pilkada Serentak 2018 tersebut.

Kedua, secara prosedural ada peningkatan kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2018 yang dilakukan Penyelenggara Pilkada baik dalam Tahap Persiapan maupun pada Tahap Penyelenggaraan. Persoalan yang terjadi pada Pelaksanaan Pilkada Serentak sebelumnya relatif makin berkurang. Hal ini ditandai dengan dimulainya kesiapan regulasi dari KPU dan Bawaslu, ketersediaan anggaran, tersedianya data Pemilih, kesiapan personil di TPS dan ketercukupan logistik Pilkada.

Ketiga, di tengah peningkatan kesiapan Pilkada Serentak 2018, masih terdapat beberapa persoalan yang terus menerus harus mendapat perhatian dalam setiap pemilihan,

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top