Nasional

Dinilai Illegal, DPD Minta Presiden Tak Lantik Anggota BPK Terpilih

Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni

JAKARTA, SUARAINVESTOR.COM-Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menilai  Komisi XI DPR telah melanggar aturan, bahkan Undang-Undang (UU), karena berani meneruskan melakukan fit and proper test calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sementara Komite IV DPD RI belum memberikan pertimbanga apapun terhadap para calon.

“Dalam UU BPK No:15/2016, pasal 14 ayat (1) dan (2) sudah jelas di situ. Jadi anda bisa tafsirkanlah soal langkah Komisi XI DPR itu,” kata Wakil Ketua Komite IV DPD RI Siska Marleni kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Apalagi, kata Siska, Pimpinan DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) sudah membalas surat Pimpinan DPR RI. Dimana Pimpinan DPD RI meminta ketegasan DPR soal dua versi yang diajukan, apakah 32 atau 62 calon. Itu surat tanggal 30 Agustus 2019,” tambahnya.

Pada sore harinya, lanjut Senator asal Sumsel, DPD RI memutuskan 62 calon nama bakal auditor negara yang disorongkan DPR. “Hanya saja, sampai saat ini Komite IV DPD RI belum menerima berkas dan dokumen para calon. Kalau belum ada berkas, bagaimana kita mau fit and propers test dilaksanakan?,” keluhnya sambil mempertanyakan sikap DPR.

Lebih jauh Siska menyanyangkan sikap DPR yang terkesan menjadikan pertimbangan DPD RI hanya sebagai pelengkap saja. “Terus terang, kami akan kirim surat kepada Presiden agar tidak melantik para calon anggota BPK terpilih itu, kita anggap itu illegal,” terangnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3-I), Tom Pasaribu memberi apresiasi kepada Pimpinan DPR, yakni Utut Adianto, Bambang Soesatyo dan Fahri Hamzah. Karena telah berusaha dan kerja keras menyelamatkan kehormatan dan wibawa lembaga DPR RI melalui seleksi pemilihan calon anggota BPK periode 2019-2024. “Pimpinan DPR tetap bersikukuh dan bertahan dengan sikap mereka agar tahapan seleksi calon anggota BPK dijalankan sesuai dengan UU dan Tatib DPR yang berlaku,” ungkapnya dalam keterangan pers.

Menurut Tom, Ketua DPD RI Oesman Sapta Odang (OSO) dan anggota Komite IV DPD RI  telah berjuang mempertahankan hak konstitusional 30 calon anggota BPK yang diatur dalam UUD 1945. “Yang mana 30 calon anggota BPK yang mengikuti tahapan seleksi hak konstitusionalnya dikebiri oleh Ketua Komisi XI saudara Melchias Markus Mekeng dan saudara Hendrawan Supratikno sebagai Ketua Pansel,” tuturnya.

Dikatakan Tom, saat ini sedang berjalan Fit and proper test terhadap 32 calon anggota BPK yang dianggap lulus atas tes makalah yang dilakukan komisi XI DPR, meskipun dalam Tatib DPR yang disetujui saudara Mekeng dan Hendrawan bersama anggota DPR lainnya tidak ada syarat penilaian makalah.

Dalam jadwal fit and propertes yang telah diagendakan Komisi XI DPR,  satu calon tidak dapat hadir dalam fit and proper test. Karena pemberitahuan jadwal test itu disampaikan  secara mendadak pada hari yang sama dengan  jadwal fit and proper test.

Sedangkan dua calon, tidak menghadiri fit and proper test kemungkinan karena menyadari bahwa proses seleksi pemilihan calon anggota BPK  melanggar UU dan Tatib, sehingga tidak mau hadir. “Kita memberi apresiasi terhadap mereka, karena telah menunjukkan sikap nasionalis dan patriot.

Hal ini membuktikan bahwa seleksi pemilihan calon anggota BPK periode 2019-2024 sangat dipaksakan oleh Ketua Komisi XI DPR dan Ketua Pansel, sepertinya ada agenda terselubung guna menciptakan  kekisruhan dalam pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua melalui calon anggota BPK yang bakal dipilih komisi XI DPR.

Tom Pasaribu berharap semoga Ketua Komisi XI DPR Melchias Markus Mekeng, dan Hendrawan Supratiko sebagai Ketua Pansel, serta seluruh anggota komisi XI, tidak pernah mengalami penderitaan ke 30 calon anggota BPK yang telah mereka rampas hak konstitusinya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top