Nasional

Demokrat Desak KPU Cabut Daftar Akreditasi RS Caleg

herman khaeron demokrat-2

JAKARTA, Terbitnya surat edaran KPU RI tertanggal 30 Juni 2018 terkait dengan daftar Rumah Sakit Terakreditasi KPU sebagai bagian tidak terpisahkan dari PKPU syarat pendaftaran pencalegan bagi saya belum cukup penjelasan dan memiliki alasan yang kuat, sehingga harus dicabut.

Demikian disampaikan Wakil Komandan Kogasma Partai Demokrat Herman Khaeron di Jakarta, Minggu (1/7/2018).
Menurut Wakil Ketua Komisi VII DPR itu, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan dengan gamblang, misalnya apakah dengan lahirnya surat edaran ini tidak mengakui keberadaan Rumah Sakit Pemerintah lainnya?

Apakah tidak layak Rumah Sakit di luar daftar akreditasi KPU sebagai lembaga kesehatan yang selama ini melayani rakyat? Kenapa Rumah Sakit Gatot Subroto dan Polri tidak masuk dalam daftar itu? “Bagi saya itu penuh tanda tanya dan tidak paham dengan keputusan KPU ini,” ujarnya.

Surat edaran ini juga terbitnya terlambat karena sebagian besar Calon Anggota Legislatif (Caleg) sudah memproses surat keterangan sehat jasmani, surat keterangan sehat rohani, dan surat keterangan bebas narkoba yang mungkin diluar daftar Rumah Sakit terakreditasi KPU, serta sudah mendaftar di partainya masing-masing.

“Jadi, peraturan ini diskriminatif, kurang tepat, sehingga membuat stigma negatif untuk rumah sakit pemerintah lainnya, dan bagi caleg akses terhadap rumah sakit terakreditasi KPU semakin jauh,” tambah Hrman.

Padahal lanjut Herman, masih banyak persyaratan lain yang mesti diselesaikan. Kalaupun dasar pemikirnnya agar hasil tes kesehatan berkualitas, semestinya masih banyak Rumah Sakit Swasta juga bisa dipake rujukan KPU.

Karena itu dia menyarankan sebaiknya dikembalikan saja kepada peraturan sebelumnya, yaitu cukup diatur dengan tes kesehatan jasmani dan rohani, serta test bebas narkoba caleg dilakukan di Rumah Sakit Pemerintah mana saja. “Toh pileg sebelumnya dan pilkada serentak yang baru lalu juga pake aturan yang sama,” ungkapnya kecewa.

Atas argumentasi tersebut Herman meminta surat edaran KPU baru itu cabut dan dibatalkan dan kembali keada peraturan sebelumnya. “Sebaiknya KPU mencabut aturan akreditasi RS itu dan kembalikan ke aturan yang lama,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top