Market

Dana Transfer Daerah Perlu Dinaikan

Charles DPD RI

JAKARTA-Postur anggaran APBN 2018 dinilai masih jauh dari harapan masyarakat daerah. Alasannya penyusunan APBN saat ini masih menganut Piramida terbalik. Artinya masih lebih besar dana di pusat ketimbang di daerah. “Hanya sekitar 30 % saja dana mengalir ke daerah. Makanya korupsi di pemerintah pusat pun masih merajalela,” kata anggota DPD RI Charles Simaremare melalui siaran persnya di Jakarta, Jumat (27/10/2017).

Menurut Charles, itulah kondisi dan sistim yang dibangun dari penguasa. Sehingga membuat orang-orang daerah harus meloby-loby ke pusat guna merebut dana yang dikelola pusat. “Bahkan ini hampir tidak rahasia lagi, kalau datang dengan tangan kosong maka besar kemungkinan pulang dengan tangan kosong pula,” tambahnya.

Lebih jauh Senator asal Papua menjelaskan sistem ini sulit diubah dari setiap rezim yang berkuasa. Makanya sudah waktunya postur APBN harus berbentuk Piramida yang sesungguhnya. “Karena rakyat kita sesungguhnya berada di daerah. Kita lihat saja sebagai contoh : DKI Jakarta, APBD nya setahun bisa mencapai Rp60 triliun-Rp70 triliun. Padahal luas DKI Jakarta hanya seluas satu kabupaten di Papua,” jelasnya.

Sedangkan Papua dan Papua Barat, kata Charles lagi, yang luasnya mencapai tiga setengah kali luas Pulau Jawa total hanya memperoleh dana transfer Rp60 triliun untuk dua provinsi, yakni Papua dan Papua Barat, termasuk ke 40 lebih kabupaten/kota. Dengan demikian, katanya, mungkin sampai 100 tahun pun, Papua tidak akan pernah bisa mengejar ketertinggalannya dari daerah lain terutama Indonesia Bgian Barat.

Sebelumnya, DPR RI telah mengesahkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara ( APBN) 2018 sebesar Rp 2.220,6 triliun, yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp 1.454 triliun dan transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 766,16 triliun. Rinciannya, transfer ke daerah sebesar Rp 706,1 triliun dan dana desa sebesar Rp 60 triliun. “Transfer daerah dan dana desa ini akan diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan publik di daerah, menciptakan kesempatan kerja, mengentaskan kemiskinan, dan mengurangi ketimpangan antar daerah,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (25/10/2017).

Ada beberapa kebijakan utama yang akan ditempuh pada 2018. Pertama, pagu Dana Alokasi Umum atau DAU, lanjut dia, tetap bersifat dinamis. Kemudian, memperluas penggunaan Dana Bagi Hasil (DBH) cukai hasil tembakau, DBH dana reboisasi selain untuk rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan kebakaran hutan, penataan batas kawasan, dan pembenihan. Sebanyak 25 persen dana transfer umum diarahkan untuk belanja infrastruktur. “DAK (dana alokasi khusus) fisik diarahkan untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, sanitasi, air minum, irigasi dan pertanian, perumahan, dan jalan serta transmigrasi,” kata Sri Mulyani.

Sedangkan DAK nonfisik menyasar kepada bantuan operasional sekolah (BOS) untuk 47,4 juta siswa, tunjangan penghasilan guru (TPG) untuk 1,2 juta guru, dan bantuan operasional kesehatan untuk 9.767 Puskesmas. Pemberian dana insentif daerah, lanjut dia, untuk memicu perbaikan kinerja pengelolaan keuangan dan pelayanan pemerintahan umum.

“Sedangkan dana desa diarahkan untuk pengentasan kemiskinan melalui penurunan porsi alokasi yang dibagi merata dan peningkatan alokasi formula. Kemudian pemberian bobot yang lebih besar kepada jumlah penduduk miskin, dan afirmasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi,” pungkasnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top