Nasional

Calon Tunggal PanglimaTNI, Presiden Ajukan Marsekal Hadi Tjahjanto

Jokowi KSAU

JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Korpolkam Fadli Zon mengatakan pimpinan DPR telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, serta pengajuan nama Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI.

“Tadi pagi saya menerima Mensesneg Pratikno yang menyampaikan surat dari Presiden tentang rencana pemberhentian dengan hormat Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo dan juga rencana untuk pengangkatan atau pergantian kepada Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sebagai Panglima TNI yang baru,” ungkap Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Senin (4/12/2017).

Fadli menjelaskan surat yang diterimanya itu sudah diteruskan kepada Plt. Sekjen DPR RI Damayanti untuk diproses. “Kebetulan hari ini kita akan menyelenggarakan Rapim, dan kita harapkan juga ada Bamus karena ada beberapa agenda DPR, termasuk mengenai Prolegnas dan beberapa agenda lainnya,” ujarnya.

Dalam surat itu, Presiden Jpkowi juga menyampaikan keinginan untuk dapat diproses dengan waktu yang tidak terlalu lama. Diharapkan sebelum reses sudah dapat dilaksanakan, dan tentu akan dikoordinasikan dengan Pimpinan Komisi I dan juga fraksi-fraksi yang ada didalam Bamus untuk mengagendakannya.

“Hanya satu nama calon yang disampaikan. Alasan pergantian dikatakan untuk persiapan masa pensiun Jenderal Gatot Nurmantyo. Ketentuan nama bakal calon Panglima TNI merupakan Hak Prerogatif Presiden,” kata Fadli.

Berdasarkan, ketentuan perundangan calon yang akan menggantikan itu harus pernah menjabat sebagai Kepala Staf. “Artinya bisa Kepala Staf Angkatan Udara, kepala Staf Angkatan laut, atau Kepala Staf Angkatan Darat,” terangnya.

Sesuai mekanisme dan prosedur yang berlaku, menurut Fadli mekanisme yang akan diterapkan sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni setiap surat dari Presiden akan dibacakan dalam Rapat Paripurna. Kemudian penugasannya akan diserahkan kepada Komisi terkait, dalam hal ini Komisi I.

“Selanjutnya Komisi I akan melakukan fit and propertest. Setelah selesai, jika disetujui maka bisa diambil keputusan dalam Rapat Paripurna. Kemudian diserahkan kembali kepada Presiden,” pungkasnya.

Anggota Komisi I DPR yang juga Wakil Ketua umum Partai Demokrat Syarif Hasan menyambut baik penujukkan KSAU Hadi Tjahjanto, karena berarti Presiden mengikuti rotasi matra dalam pergantian Panglima TNI.

“Penunjukan Presiden itu sudah benar, sehingga sistem sudah kembali seperti zaman SBY. Makanya, kita apresiasi. Dimana Hadi Tjahjanto adalah mantan KSAU yang sudah teruji,” tegas Syarif Hasan.

Meski Demokrat mendukung, namun melalui Komisi I DPR akan menggali visi dan misi Hadi Tjahjanto sebagai calon Panglima TNI melalui fit and proper test yang akan dilakukan oleh Komisi I DPR setelah sidang paripurna DPR.

Dia mengingatkan pentingnya Panglima TNI yang baru untuk tetap menjaga keutuhan NKRI dan memastikan keamanan menjelang pilkada serentak 2018 dan pemilu 2019. “Komitmen pertama adalah dalam menghadapi pilkada 2018 dan pemilu 2019. Ini suatu tugas dan tanggung jawab yang cukup besar bagi panglima yang akan datang,” kata mantan Menteri Koperasi dan UKM ini.

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari juga mengapresiasi Presiden Jokowi yang telah mengirimkan surat pergantian Panglima TNI kepada pimpinan DPR RI.

“Jadi, sebagai Ketua Komisi I DPR RI, saya menunggu proses di Pimpinan DPR RI dan Bamus; apakah surat itu segera diproses sehingga sebelum masa reses sudah bisa melakukan uji kelayakan,” ungkapnya.

Menurut Kharis, dilihat dari masa jabatannya Marsekal TNI Hadi Tjahjanto merupakan kepala staf angkatan terlama dibanding dua kepala staf lainnya. Rekam jejak beliau sebagai KSAU juga bagus. Seperti keberhasilannya merevitalisasi Alutsista TNI AU yang lebih modern dan tangguh sesuai zamannya.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top