JAKARTA-Demi kemajuan negara ke depan, maka Ibu kota pemerintahan harus dipindah. Karena diprediksi Jakarta tidak akan mampu memikul dua beban sekaligus, yakni kota pemerintahan dan bisnis.
Wacana tersebut sebelumnya telah lama muncul, bahkan sejak era Presiden Soekarno. Namun, hingga kini wacana tersebut belum juga terlaksana. “Gagasan untuk pemindahan ibu kota ini sudah lama sekali muncul, sejak era Presiden Soekarno,” kata Presiden Joko Widodo usai membahas rencana pemindahan ibu kota. Pembahasan tersebut digelar bersama dengan jajaran terkait di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 29 April 2019.
Presiden menambahkan setiap era presiden pasti muncul gagasan itu. Tapi wacana ini timbul-tenggelam karena tidak pernah diputuskan dan dijalankan secara terencana dan matang.
Lebih jauh kata Presiden, pembahasan soal pemindahan ibu kota ini hendaknya tidak hanya mempertimbangkan manfaat jangka pendek semata. Namun, kebutuhan dan kepentingan negara dalam perjalanannya menuju negara maju di masa mendatang harus menjadi pertimbangan utama.
“Ketika kita sepakat akan menuju negara maju, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah apakah di masa yang akan datang DKI Jakarta sebagai ibu kota negara mampu memikul dua beban sekaligus, yaitu sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik sekaligus pusat bisnis,” sambungnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menjelaskan bahwa banyak negara-negara yang telah memikirkan sekaligus mengantisipasi mengenai bagaimana negara mereka berkembang di masa mendatang.
Menurutnya, di masa kompetisi global ini, Indonesia perlu berpikir visioner dan melakukan pemikiran yang sama dengan negara-negara lainnya itu. “Saya kira contohnya banyak sekali baik Malaysia, Korea Selatan, Brasil, Kazakhstan, dan lain-lain. Sekali lagi, kita ingin berpikir visioner untuk kemajuan negara ini,” tuturnya.
Presiden memahami bahwa pemindahan ibu kota merupakan proses yang tidak singkat dan membutuhkan biaya besar. Di antaranya mengenai pemilihan lokasi yang tepat, pertimbangan aspek geopolitik, geostrategis, serta kesiapan infrastruktur pendukung. “Tapi saya meyakini, insyaallah kalau dari awal kita persiapkan dengan baik maka gagasan besar ini akan bisa kita wujudkan,” tandasnya.
Rapat terbatas tersebut kemudian dilanjutkan dengan pemaparan hasil kajian rencana pemindahan ibu kota oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro.
