TULUNGAGUNG-Bupati Tulungagung Syahro Mulyo menegaskan pemerintah pusat harus melakukan intervensi terhadap sektor pertanian di Kabuapaten Tulungagung. Intervensi yang dilakuman bisa berupa kebijakan program maupun pemberian insentif anggaran untuk menopang pertanian di wilayahnya.
“Harus ada campur tangan pusat. Misalnya untuk komoditas tertentu seperti Kedele yang kurang diminato petani. Karena proses tanamnya yang agak sulit. Komoditas yang seperti ini saya berharap ada subsidi dari pusat untuk merangsang petani,” kata Syahro Mulyo dalam sambutannya pada acara Pelantikan Pengurus Baru DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Jawa Timur dibawah kepemimpinan Ahmad Nawardi sekaligus Sosialisasi 4 Pilar MPR RI di Pendopo Kantor Bupati Tulungagung, Jawa Timur, Minggu (7/5/2017).
Acara dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan Organisasi Oesman Sapta Odang, pimpinan Badan Sosialisasi MPR Bachtoar Ali dan anggota MPR RI sari unsur DPD I Gede Pasek Suardika.
Secara garis besar, Syahro memetakan ada lima persoalan besar sektor pertanian di wilayahnya. Pertama, afanya degradasi kesuburan tanah yang melanda lahandi Pulau Jawa teemasuk di Tulungaung akibat penggunaan pupuk kimia yang dilakukan terus-menerus. Dalam masalah ini, Syahro meminta pemerintah pusat dapat memberikan bantuannya agar lahan yang tidak lagi produktif akibat mengurangnya bahan organik bisa diberikan solusinya.
Kedua mengenai ketersediaan air yang juga tidak lagi mendukung suplai air dalam debit jumlah yang banyak untuk pengairan pertanian.
Ketiga kurangnya alihbteknologi. Dalam hal ini, Syahro Mulyo mengatakan ciri pertanian modern harus berorientasi pasar dunia yang hasil produk pertaniannya harus dikemas oleh lembaga yang standar yang sudah memenuhi standar pengujian.
“Keempat mengenai akses pelayanan usaha. Terakhir masih panjangnya mata rantai tata niaga pertanian. Akibatnya hasil penjualan tidak menjadi tidak baik, karena dibtingakat pengusaha sudah mengambil keintungan terlalu besar,” keta Syahro.
Sejauh ini, ia mrngaku semua komoditas pertanian yang ditanam di daerah yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah ini surplus kecuali komoditas Kedele. “Tulungagung surplus pangan. Yang minus kedelai saja. Hanya 1/3 yang kami konsumsi, sekitar 2/3 nya kami distribusikan ke luar daerah, katanya.
“Aspirasi ini saya harap bisa disampaikan kepada pemerintah pusat. Beliau-beliau yang dari ousat agar memberi masukan sehingga kebijakan pemerintah pusat menguntungkan petani,” pesan Syahro.
Ahmad Nawardi, Ketua DPD HKTI yang baru mengatakan untuk agenda jangka pendek, dirinya akan melakukan penataan organisasi HKTI Jawa Timur. Antara lain penataan struktural orang-orang yang mengisi organisasi. Selain itu juga membenahi Surat Keputusan kepengurusan yang sudah banyak kadaluarsa.
“Dalam jangka menengah dukung jaminan produk dalam negeri. Termasuk sosilisasi benih-benih unggulan untuk menjadi prioritas tanaman petani di Jawa Timur,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua umum HKTI Moeldoko mengingatkam masalah pangan akan menjadi ancaman serius apabila tidak dikelola baik. “Saya tidak habis pikur kalau ada daerah kekuarangan pangan dan gizi. HKTI nggak boleh sampai terjadi kasus seperti itu. HKTI harus selalu hadir dalam setiap pemasalahan rakyatnya,” tegasnya.
Tiap ada bencana HKTI juga harus hadir. Bangsa Indonesia perlu disatukan melalui persatuan dan makanan. Karema hal itua akan mudah disatukam. Kalau bicara perut maka bicara kesejahteraan. Maka nggak bicara lagi perbedaan seperti mayoritas dan minoritas,” kata mantan Panglima TNI ini.(har)
