JAKARTA, Mencermati pilkada digelar di 171 daerah dan dikhawatirkan rawan konflik, maka pengamanan pilkada menjadi suatu keharusan. Terutama banyak TNI/Polri ikut kontestasi pilkada. Karena itu, DPR akan segera memanggil TNI dan Polri untuk rapat membahas pengamanan pilkada 2018 tersebut.
“Jadi, pengaman itu yang akan dibahas bersama pimpinan Komisi II DPR Zainudin Amali dan Komisi III DPR terkait untuk rapat gabungan pada Kamis (11/1/2018) besok,” tegas Plt Ketua DPR Fadli Zon di Kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Rabu (10/1/2018).
Selain itu kata Fadli, DPR mengundang beberapa instansi seperti Polri, Kemendagri, Kejaksaan Agung, KPK dan KPU pada rapat gabungan tersebut.
“Itu bagus untuk menyamakan frekuensi bagaimana pengaturan pengamanan Pilkada serentak yang jumlahnya cukup banyak, dan saya yang akan memimpin rapat itu,” katanya singkat.
Sebelumnya KPU RI menetapkan tanggal pencoblosan Pilkada Serentak 2018 pada tanggal 27 Juni 2018. Terdapat 171 daerah yang mengikuti Pilkada 2018 tersebut.
Tahapan Pilkada serentak 2018 dimulai 10 bulan sebelum hari pencoblosan. Itu berarti tahapan dimulai Agustus 2017 dan pendaftaran pilkada terakhir pada Rabu (10/1/2018).
Pilkada serentak tahun 2018 akan lebih besar daripada Pilkada sebelumnya karena diikuti oleh 171 daerah.
Dari 171 daerah tersebut, ada 17 provinsi, 39 kota, dan 115 kabupaten yang akan menyelenggarakan Pilkada di 2018. Beberapa provinsi di antaranya adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, NTB, NTT, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, dan lain-lain.
