Opini

Begini Penjelasan Jenderal Aktif Jadi PLT Gubernur

images-1

*) Arteria Dahlan

Tentu setelah dipikirkan, tidak ada yang perlu dipermasalahkan sikap Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang telah menyampaikan usul agar Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diusulkan sebagai Penjabat Gubernur Sumatra Utara

Mari semua pihak untuk berpikir jernih, tidak berprasangka buruk dan membangun optimisme dr kebijakan yg dibuat oleh pejabat publik.

Sikap kritis tentu saja boleh, namun kalau mempermasalahkan itu jangan modalnya “baper” tapi ada dasar hukumnya, berdasarkan kajian, setidaknya ada preseden dan contoh konkrit sehingga terkesan mencari-cari masalah, dan tidak percaya pada sistem dan lembaga negara yang diberikan kewenangan untuk itu. Kasihan rakyat, tiap hari diberikan asupan yang tidak mendidik dan cenderung penuh muatan prasangka buruk yang jauh dari fakta. Saya mengajak semua pihak untuk optimis dan berpolitik dengan penuh keberadaban. Ini belum apa-apa sudah gaduh, sudah menyiapkan diri alasan kalau nantinya kalah. Kan ndak fair.

Saya minta semua pihak untuk hentikan polemik dan lebih memfokuskan diri pada kerja-kerja politik dan kerja-kerja pemenangan. Percuma mempermasalahkan hal ini semakin membuat masyarakan pemilih antipati.

Saya tidak melihat adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang Pilkada maupun ketentuan peraruran
perundang-undangan lain sekalipun. Coba deh dipahami, Pak Mendagri itu kan mendasarkan pada UU No 10 Tahun 2016 (UU Pilkada) dan Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

Faktanya kan jelas, di Jabar dan Sumut, kan ada ada pilkada, pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, sedangkan Akhir Masa Jabatan Gubernur akan habis sebelum hadirnya Gubernur terpilih melalui Pilkada. Nah berdasarkan UU No 10 Tahun 2016, terbit kewenangan Mendagri untuk mengisi posisi jabatan Gubernur yang kosong, dengan mengusulkan pengangkatan Penjabat Gubernur. Jadi Mendagri dalam melakukan perbuatan hukum mengusulkan 2 nama tersebut telah bertindak sesuai kewenangan yang diatur oleh UU. Tidak hanya itu ternyata di dalam mengusulkan 2 nama tersebut, Mendagri juga telah mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 Ayat 2 Permendagri No 1 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Pj Gubernur berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi sampai pelantikan Gubernur.

Jadi sangat clear legal basis dan legal ground nya, khususnya terkait terbitnya kewenangan dana legalitas perbuatan hukum yg dilakukan Mendagri atas fakta belum adanya gubernur baru yang menggantikan posisi gubernur di Jawa Barat dan Sumatra Utara dikarenakan pilkada di dua provinsi itu baru dimulai pada akhir Juni.

Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri in case memiliki wewenang dalam menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) maupun Penjabat Sementara (Pjs) gubernur tiap provinsi, usulan penunjukan Plt/Pjs merupakan muntlak menjadi kewenangan Kemendagri. Walaupun demikian kewenangan tersebut tetap mengacu pada ketentuan Pasal 201 ayat 10 UU 10/2016 dan ketentuan 4 Ayat 2 Permendagri No 1 Tahun 2018, dimana Pj Gubernur yang diusulkan haruslah berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya atau setingkat di lingkup pemerintah pusat atau provinsi.

Jadi permasalahannya bukan mereka dari Institusi Polri atau bukan, permasalahannya adalah apakah Asisten Operasi (Asops) Kapolri, Irjen Pol Mochamad Iriawan menjadi Penjabat Gubernur Jawa Barat.
Sedangkan Kepala Divisi Propam Polri Irjen Pol Martuani Sormin diperbolehkan secara hukum negara atau tidak? karena setiap orang, Siapapun yang memenuhi syarat menurut UU 10/2016 pasal 201 ayat 10, demi hukum berhak untuk diajukan sebagai Penjabat gubernur. Tentunya mendagri kan tidak hanya mengusulkan yang memenuhi syarat saja, juga mempertimbangkan banyak hal, baik dari aspek kapasitas, kapabilitas, integritas, rekam jejak, kemampuan disamping aspek kepangkatan semata.

Toh pilihannya kan tepat, Keduanya merupakan salah satu aset-aset terbaik Polri yang memiliki reputasi dan kemampuan yang bagus. Keduanya juga telah memiliki kedudukan setara dengan pejabat Eselon I di Kemendagri. Apalagi kalau orientasinya pada pendekatan stabilitas dan keamanan terkait indikasi dan potensi kerawanan Pilkada. Ya menjatuhkan pilihan pada mereka dua sudah tepat sekali. Apalagi untuk ditempatkan di “daerah merah” yang memiliki indikasi tingkat kerawanan yang tinggi, apalagi sudah dikonsultasikan dan sepersetujuan Kapolri dan Wakapolri, yang selalu menjamin dan memastikan netralitas polri.

Saya juga heran kok hal seperti ini dijadikan polemik. Saya mau mengajak kita semua untuk melawan lupa, baru saja terjadi kejadian yang serupa dan sebangun, dalam
Pilkada serentak 2017 kan Mendagri juga melakukan hal yang sama yaitu menunjuk dua perwira tinggi Polri untuk mengisi kekosongan jabatan jelang Pilkada di Sulawesi Barat dan Aceh berlangsung.
Di 2017 Aceh dan Sulawesi Barat memiliki indikasi tingkat kerawanan yang tinggi. Saat itu Mendagri mengusulkan kepada Presiden Pj Gubernur dijabat perwira tinggi Polri dan TNI tidak ada masalah dan tidak dipermasalahkan. Tahun Irjen Pol Carlo Brix Tewu kan ditunjuk sebagai Pj Gubernur Sulbar dan Mayjen TNI Soedarmo mjd Pj Gubernur Aceh dan tidak masalah, pilkadanya sukses, netralitas terjaga bahkan terjadi stabilitas politik dihadirkan secara kasat mata.

Saya mengajak kewarasan berpikir kita semua, saat ini kan pilkada gubernur itu hadir di 17 Provinsi, coba dibayangkan Kalau semua Eselon I Kemendagri ditugaskan ke 17 provinsi, akan ada kegoncangan di dalam menjalankan tugas tugas kementrian, dikarena kekosongan ini. Apalagi pada faktanya banyak yang berstatus Pelaksana Tugas (Plt) sehingga belum definitif.

Ini keputusan yang tepat, kebijakan cermat dan kita harus sambut dengan bangunan optimisme dan prasangka baik.

*)Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDIP

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top