Investasi

Batas Akhir Negosiasi Freeport, Jonan Pastikan Tidak Ada Perubahan

20171009_171835

JAKARTA-Batas akhir proses perundingan negosiasi dengan PT Freeport McMoran yang jatuh pada 10 Oktober 2017 besok menjadi tema sentral rapat kerja Komisi VII DPR dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan di ruang Komisi VII Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (9/10).

Kepada anggota Komisi VII DPR, Menteri Jonan memastikan tidak ada perubahan dari proses negosiasi karena President dan CEO Freeport-McMoRan Inc Richard C Adkerson dengan pemerintah Indonesia sudah sepakat dengan poin-poin pada pertemuan 27 Agustus 2017 lalu. “Dari pertemuan itu sampai hari ini, tidak ada yang berubah,” tegas Jonan.

Menteri Jonan menegaskan baik Freeport dan pemerintah tetap menyepakati tiga poin yang sudah disepakati dalam kesepakatan renegosiasi kontrak. Yaitu syarat Freeport harus melepas (divestasi) 51 persen saham untuk kepemilikan Indonesia yang pembagiannya diberikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah (pemda). Pemda diwakili pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan masyarakat adat.

Syarat kedua, Freeport wajib membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) hasil emas yang dikeruk di bumi Papua itu dalam kurun waktu 5 tahun setelah persetujuan diberikan. Syarat ini merupakan amanat UU Minerba yang tidak dapat diganggu gugat.

Terakhir, pemerintah mengupayakan hasil operasi atau penerimaan negara dari Freeport Indonesia yang akan lebih tinggi, baik berupa PNBP, royalti, pajak dalam bentuk apa pun, dan retribusi daerah.

Sementara dari syarat yang diajukan Freeport juga dipenuhi pemerintah Indonesa yaitu, pemerintah menyetujui memperpanjang izin kontrak Freeport hingga 2041. Perpanjangan operasi pasca-2021 diberikan bila seluruh poin negosiasi selesai. Dia menegaskan operasi Freeport tak lagi berdasarkan Kontrak Karya (KK) atau sesuai dengan amanat Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubata (Minerba).

“Pemerintah menyetujui perpanjangan maksimum 2×10. Ini sesuai dengan UU Minerba, jadi diperpanjang pertama 2021-2031, lalu dengan persyaratan apabila memenuhi dapat diperpanjang lagi. Saya katakan dapat itu tapi belum tentu 10 tahun kedua,” kata Jonan.

Untuk syarat kewajiban pembangunan smelter, Jonan memastikan tidak ada negosiasi dengan Freeport, mengingat itu adalah kewajiban Freeport sesuai amanat UU Minerba. Sedangkan mengenai syarat ketiga tentang peningkatan penerimaan negara, pemerintah sedang menyiapkan rancangannya yang tengah disusun Kementerian Keuangan. Nantinya detail divestasi dan penerimaan negara itu akan dituangkan dalam lampiran Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jonan juga mengklarifikasi pertanyaan dewan terkait munculnya surat penolakan divestasi oleh CEO Freeport McMoran, Richard Adkerson kepada Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemenkeu, Hadiyanto.

“Surat Freeport yang dikatakan menolak, sebenarnya tidak ada. Surat itu ditujukan ke Sekjen Kemenkeu, karena Presiden menugaskan detail divestasi dibicarakan dengan Menkeu dan Menteri BUMN. Kami di ESDM, hanya mendukung saja karena divestasi mengenai kemampuan keuangan negara dan berapa nilai valuasi dari 51 persen saham. Karena eksekutornya ada di dua kementerian itu,” kata Jonan.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top