Pertanian

Bahas RAPBN 2018, DPR Minta Pemerintah Hindari Impor Pangan

20170820_144905-1

JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyampaikan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018 dalam sidang paripurna DPR 16 Agustus 2017 lalu. Selanjutnya, draf RAPBN 2018 akan dibahas pemerintah bersama DPR untuk disahkan menjadi UU APBN.

Menanggapi RAPBN 2018 itu, Anggota Komisi IV DPR I Made Urip berharap sektor pertanian menjadi priotitas pemerintah dalam rencana program dan kebijakan pemerintah dalam RPBN Tahun Anggaran 2018.

“Kami berharap sektor pertanian menjadi prioritas karena sektor pertanian menjadi penyangga perekonomian, menjadi penyangga kedaulatan negara di bidang pangan,” kata Made Urip dihubungi di Jakarta, Senin (21/8/2017).

Untuk itu, dia mengingatkan agar pemerintah tidak lagi membuat kebijakan impor pangan. “Jangan komoditas pangan impor semua. Ini yang mesti dihindari. Banyak hal bisa dilakukan untuk meningkatkan produktifitas dalam negeri,” katanya.

Untuk meningkatkan produktifitas, bisa dilakukan dengan memperbarui metode peningkatan hasil produksi pertanian yang dikenal selama ini yaitu ekstensifikasi (perluasan tanah). Juga intensifikasi yaitu memperbarui metode panca usaha tani dengan cara mengolah tanah tanpa perluasan tanah, memilih bibit unggul, mengairi dengan teratur, memberi pupuk, dan memberantas hama tanaman.

Juga memperbarui metode diversifikasi, dengan penganekaragaman produksi pertanian. Misalnya, tanaman jagung dit disela-selanya ditanami kacang tanah atau komoditas pangan lain seperti tanaman tumpang sari.

Selain tiga metode produksi pertanian yang dikenal itu, petani juga bisa melakukan upaya rehabilitasi dan rasionalisasi pertanian. Yaitu cara-car meningkatkan hasil pertanian dengan memperbarui atau mengganti tanaman tidak produktif lagi. Misalnya, sawah tadah hujan diganti dengan sawah irigasi, mengganti tanamannya tua dengan tanaman baru, dan mengganti tanaman yang tidak menguntungkan dengan tanaman yang lebih menguntungkan.

“Sarana dan prasarana seperti penambahan alat pertanian dan perikanan juga harus ditingkatkan lagi,” sebut politisi PDI Perjuangan dari daerah pemilihan Bali ini.

Mengenai impor garam, yang dipersoalan masyarakat mengingat luasnya laut Indonesia, Made Urip mengaku persoalan ini harus menjadi perhatian pemerintah ke depan. Komisi IV DPR mendorong Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih progesif dalam membuat kebijakan, tetapi produktifitas di bidang kelautan, kebijakannya tidak berbenturan dalam implementasinya di lapangan seperti kasus yang pernah terjadi, banyak keluhan nelayan akibat Peraturan Menteri KKP yang oleh sebagian nelayan dianggap telah mematikan usaha mereka.(nto)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top