JAKARTA-Pemerintah terus mendorong pembangunan infrastruktur yang diprioritaskan pada pemenuhan logistik, energi, pangan, dan konektivitas. Karena itu diperlukan pendanaan mencapai IDR 4.796T dengan kebutuhan pendanaan Infrastruktur bidang ke-PUPR-an sebesar IDR 1.915 T. “Total anggaran pendanaan APBN yang tersedia di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah 1.289 T, sehingga masih terdapat kesenjangan pendanaan senilai IDR 626 T yang diharapkan dapat dipenuhi melalui Pendanaan Non APBN,” kata Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Yusid Toyib saat membuka Seminar on Japanese Infrastructure Technologies, Selasa (23/02) di Jakarta.
Seminar ini dimaksudkan untuk mempertemukan para stakeholder Indonesia dengan stakeholder Jepang untuk dapat saling bertukar informasi dan pengalaman dalam bidang Infrastruktur. Kesenjangan pendanaan ini diharapkan akan dicapai dengan perluasan investasi dari BUMN, skema Public Private Partnership (PPP), pinjaman dan juga hibah. “Saat ini Pemerintah Indonesia telah membuka peluang seluas-luasnya kepada asing untuk berinvestasi di Indonesia”, tambah Yusid.
Untuk mempercepat dan mengembangkan bidang infrastruktur di Indonesia, dibutuhkan teknologi pendukung, mulai dari teknologi sederhana hingga teknologi tinggi untuk memodernisasi penyelenggaraan konstruksi di Indonesia seperti teknologi untuk dinding penahan longsor di sepanjang jalan yang berada di daerah bukit atau pegunungan, serta teknologi membuat terowongan yang membelah gunung/pegunungan dan dijadikan sebagai infrastruktur jalan.
Tidak hanya itu, diperlukan pula teknologi untuk mengoptimalkan sistem pemeliharaan jembatan (Bridge Maintance System), teknologi untuk mengoptimalkan keamanan Bendungan dan penyediaan air waduk bagi lahan pertanian, teknologi untuk memanfaatkan tanah/pasir sebagai batu pecahan/split karena beberapa daerah di Indonesia tidak menghasilkan batu pecah (split), serta optimalisasi teknologi penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja konstruksi dalam penyelenggaraan konstruksi.
Terkait dengan adanya kebutuhan tersebut pihak Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) of Japan menyatakan siap untuk mendukung program percepatan pembangunan Infrastruktur di Indonesia. “Sudah terdapat beberapa perusahaan Jepang yang masuk ke Indonesia termasuk dalam bidang konstruksi, khususnya di Jakarta. Sehingga diharapkan kedepannya akan terus terjalin hubungan baik antara Indonesia dan Jepang” ujar Masafumi Mori, Wakil Menteri Pertanahan, Infrastruktur, Transportasi, dan Pariwisata Jepang (MLIT). ***
