Investasi

Arahkan Ke Vokasi, CSR Bisa Dongkrak Daya Saing Daerah

IMG-20180126-WA0086

JAKARTA–Pemerintah menginginkan agar pengelolaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan cara itu maka dapat membantu pemerintah mengurangi ketimpangan ekonomi di Indonesia. “Perusahaan harus terlebih dulu mencari tahu CSR model apa yang ingin diberikan kepada masyarakat,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat menghadiri Sindo CSR Award di Hotel Aryaduta, Jakarta, Kamis (25/01/2018).

Seperti diketahui, CSR merupakan suatu konsep atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai rasa tanggung jawab perusahaan terhadap sosial maupun lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. “Kita minta agar dana tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/ CSR) dioptimalkan agar membantu pemerintah untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia,” tambahnya.

Lebih jauh Menteri Eko menambahkan tanpa disadari Indonesia yang telah 72 tahun merdeka, dari negara yang pernah terjajah selama 350 tahun yang begitu miskin, kini mampu menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 16 hingga 15 dunia.

Diperkirakan pada 2030 Indonesia akan menjadi negara dengan kekuatan ekonomi nomor 9 dunia, dan menjadi nomor 4 dunia pada tahun 2050 mengalahkan Jepang.

“Diperkirakan Nomor 1 Cina, Nomor 2 Amerika, Nomor 3 India, dan Nomor 4 Indonesia. Semua itu hanya akan menjadi mimpi belaka kalau kita tidak mengurangi kesenjangan,” ujarnya.

Yang mana menurutnya, kekurangan mendasar di Indonesia saat ini ada pada sektor pendidikan. Selain itu ia juga berharap agar CSR juga dapat membantu pada sektor lain seperti halnya sektor vokasional.

Mayoritas kepala desa di Indonesia, lanjutnya, hanya tamatan SD dan SMP. Hal tersebut adalah refleksi dari sebanyak 60 persen jumlah angkatan kerja di Indonesia saat ini adalah lulusan SD dan SMP.

“UMP kita setiap tahun naik, setiap 5 tahun double. Kalau misalkan UMP Jakarta Rp3,5 juta akan menjadi Rp7 juta. 10 Tahun lagi akan jadi Rp15 juta, 15 tahun lagi akan menjadi Rp30 juta. Kalau angkatan kerja kita Cuma SD dan SMP, tidak mungkin kita bisa membangun negara ini dengan UMP yang tinggi,” terangnya. ***

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top