Nasional

Amandemen, GBHN Tanpa Sanksi Hukum atau UU?

JAKARTA-Semua fraksi MPR RI dan Kelompok DPD RI semua mendukung reformulasi sistem perencanaan pembangunan dikembalikan ke sistem ketatanegaraan Indonesia atau semacam GBHN. Tapi, tidak sepakat kalau ada sanksi hukum, karena kalau tidak dijalankan sesuai amanat GBHN tersebut maka akan mendapatkan sanksi hukum. Ada juga yang menolak dalam bentuk GBHN, tapi dalam bentuk UU, dan ada usulan amandemen terbatas terkait GBHN, serta sesuai dengan pasal 37 UUD 1945 yang mensyaratkan pasal apa yang akan dirubah berikut alasannya secara konkret. Sedangkan yang belum dibahas adalah tentang siapa dan apa isinya dalam perubahan tersebut.

Sementara Pasal 37 UUD 1945 berbunyi, “Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.”

Demikian disampaikan Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono dalam dialog 4 Pilar MPR RI soal perkembangan amandemen bersama pakar hukum tata negara UI Satya Arinanto di Gedung MPR RI Jakarta, Senin (27/2/2017).

PDIP, PAN, PKB, NasDem mendukung dalam bentuk GBHN, Demokrat setuju ada sanksi hukum tapi dalam bentuk UU seperti UU No.25/2004 dan UU No.17/2007 tentang perencanaan pembangunan jangka panjang.
Sementara itu Golkar meminta untuk mempertimbangkan dalam bentuk UU bagaimana efektifitasnya sebuah UU karena MPR RI bukan lagi sebagai lembaga tertinggi negara.

Gerindra setuju revisi UU No.25/2004 dan UU No.17/2007 untuk menegaskan kembali kewajiban dalam perencanaan pembangunan yang terintegrasi sebagaimana TAP MPR RI sebagai produk hukum. Sehingga dibutuhkan TAP MPR RI yang baru, dan amandemen itu dilakukan secara komprehensif.

PKS berharap perubahan itu jangan sampai rentan digugat, judicial review, maka proses amandemen harus melibatkan lembaga terkait seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY), dan lain-lain. PPP masih mempertimbangkan seperti GBHN, dan Hanura perlunya dukungan politik.

Satya Arinanto menyatakan hal yang sama jika amandemen tersebut membutuhkan dukungan politik yang konkret. “Dulu DPD RI untuk penguatan kewenangan DPD RI mampu mendapat dukungan politik sampai 1/3 fraksi MPR RI. Tapi, saat ini merujuk pada rumusan Pasal 37 UUD 1945 sepertinya lebih sulit,” ujarnya.

Hanya saja dia menyarankan agar DPD RI menuntaskan masalah di internal dulu. Misalnya soal masa jabatan pimpinan DPD RI, apakah 2,5 tahun atau 5 tahun? “Saya kira masalah jabatan pimpinan DPD RI ini yang mesti diselesaikan dulu, baru mencari dukungan politik,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top