Market

Alpha: Kenaikan Iuran BPJS, Berarti Memeras Rakyat

JAKARTA,SUARAINVESTOR.COM-Ketua Asosiasi Ilmuwan Praktisi Hukum Indonesia(Alpha) Azmi Syahputra mengaku menyesalkan langkah pemerintah jika menaikan iuran BPJS kesehatan. Menurutnya, langkah tersebut bukanlah solusi tepat dalam menyikapi defisit ditubuh BPJS kesehatan saat ini.  “BPJS harus direformasi total, Kenaikan tarif iuran sama artinya pemerintah “peras rakyat” bukan solutor,” tegas Kaprodi FH UBK itu kepada wartawan di Jakarta, Minggu (01/09/2019)

Selama ini, Azmi menilai, Penyelenggara dan petinggi BPJS diisi oleh orang yang tidak mengetahui detail medis, kurang memahami operasional pelayanan kesehatan.

Tak hanya itu, kata dia, banyak regulasi dan sistem kebijakan BPJS yang tidak tepat dan sudah lari jauh dari maksud filosofis UU SJSN dan UU Badan penyelenggara jaminan sosial. “Ingat ada frase “jaminan sosial” atas perintah dan kehendak UU disini. Frase “jaminan sosial” harus memberikan wujud tanggung jawab, arah dan tujuan dari pemerintah bagi masyarakatnya. Ini harus dicamkan,” tandas dia.

Menurutnya lagi, Kebijakan BPJS sudah tidak rasional sudah seperti “orang mabuk” banyak kebijakan yang tidak dapat dioperasionalkan dan diperparah lagi dengan menimbulkan dampak management yang selalu rugi.

“Gejala banyaknya tutup faskes tingkat pertama (fktp), termasuk minimnya kesejahtaeraan bagi para tenaga kesehatan serta hutang BPJS pada fasilitas kesehatan rumah sakit menunjukkan BPJS gagal total dan tidak memahami esensi perlindungan pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” ujarnya.

Dikatakannya, management BPJS dan kebijakannya ini tentunya berdampak pada reputasi dan memukul wajah pemerintah. “pemerintah dapat dianggap “peras masyarakat” hal yang mendasar dan urgent tentang jaminan kesehatan masyarakat tidak dapat diatasi, dimana terus merugi ibarat kapal BPJS semakin oleng,” sindirnya.

Menurutnya, solusi kekinian BPJS dengan rencana kenaikan tarif iuran peserta BPJS menunjukkan cara instant dan cenderung pola pikir ala pebisnis semata dari management.

Sementara ironisnya disisi lain management BPJS masih hanya memikirkan peningkatan sarana untuk internal mereka saja, sambungnya.

Untuk diketahui, ungkap dia, tahun lalu pada oktober 2018 Presiden Jokowi mengatakan seharusnya kegaduhan dan tema tunggakan utang BPJS tidak sampai ke Presiden cukup di level Menteri.

Menurutnya, Kenaikan iuran JKN saat ini sekedar untuk menjaga kredibiltas negara, seolah sebagai sebuah konsekweksi UU SJSN.

Namun, kata dia, disisi lain keputusan menaikkan iuran saja, lebih membuktikan penyelenggara BPJS gagal faham karena belum mengkoreksi sumber masalah.

Jika ditelusuri pasal 19 sampai dengan 23 UU SJSN. Dalam pasal itu, terang dia, ada implementasi dari pada keadilan sosial dan memenuhi hak perlindungan dasar kesehatan rakyat.”JKN bukan alat memenuhi keadilan individu! Jika ini tidak segera diurus tuntas maka ditahun-tahun mendatang, BPJS hanya nama, BPJS akan karam dan perlindungan kesehatan rakyat hanya mimpi dan rakyat meminta tanggung jawab pemerintah,” tandasnya.

Disarankannya, Perlu duduk bareng para pemangku kepentingan, Presiden harus panggil kementerian terkait, Menteri Koordinator PMK dan para menteri kesehatan, menteri keuangan, menteri sosial dan petinggi BPJS termasuk IDI.

“Karena ada yang timpang dalam kebijakannya ,yang terkesan masih ego sektoral karenanya dengan duduk bareng para pemangku kepentingan ini diharapkan dapat mempetakan kebijakan, hak dan tanggung jawab guna untuk menemukan solusi atas keterpurukan BPJS, ini bukan masalah kecil, ini masalah esensi, berkait dengan hak asasi yang harus terpenuhi yaitu hak atas kesehatan masyarakat,” pungkasnya.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top