Investasi

Akselerasi Dana Desa Masih Lambat

5650_Ratusan-Juta-Uang-PUK-SPSI-Kalsa-Kabun-Raib-di-Rekening-Bank-Sarimadu

JAKARTA-Pelaksanaan akselerasi pencairan dana desa sebesar 20 persen pada Januari 2018 untuk program padat karya (cash for work) belum terealisasi sepenuhnya. “Ada pemerintah daerah yang masih menghadapi kendala dalam menyampaikan perkada (peraturan kepala daerah) tentang tata cara pembagian dan penetapan rincian dana desa,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, (12/3/2018)

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan lokakarya penghitungan dana desa sebagai upaya untuk mengatasi kendala tersebut.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Boediarso Teguh Widodo, mengatakan dana desa tahap I yang belum dapat disalurkan mencakup 174 kabupaten dan kota.

Ia mengatakan bahwa realisasi penyaluran dana desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) sampai dengan 12 Maret 2018 mencapai Rp7,03 triliun.

Realisasi penyaluran tahap I tersebut mencapai 11,7 persen dari pagu alokasi dalam APBN sebesar Rp60 triliun, dan 58,3 persen dari pagu penyaluran tahap I sebesar Rp12,0 triliun. “Realisasi tersebut mencakup penyaluran kepada 260 daerah dan 44.038 Desa,” tutur Boediarso.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengharapkan agar realisasi Dana Desa (DD) tahun 2018 di Maluku Utara (Malut) ini bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar terus bergarak naik. “Kalau tahun 2017 pertumbuhan ekonomi mencapai 6,8 persen lebih tinggi dibanding dibanding capaian tahun 2016 sebesar 5,77 persen, sehingga dengan adanya realisasi penggunaan DD ini ekonomi masyarakat bisa terwujud,” ungkapnya

Pada Januari-Maret 2018 dan fokus adalah Dana Desa, transfer sudah direalisasikan, pertumbuhan ekonomi di Malut bisa terdongkrak. Apalagi, Provinsi Maluku Utara memiliki posisi yang sangat strategis untuk bisa menjadi salah satu penyuplai dari trand perkembangan dunia dimana permintaannya sangat tinggi dan meningatkan tingkat modal atau hubungan jaringan bisa menjaga stabilitas ekonomi.

Selain itu, kalau dilihat dari mulai udara laut dan darat sehingga dia bisa mengkonek antara tempat produksi dengan tempat penanganan yaitu adalah barang yang mudah rusak dan ini harus dikelola secara baik.

Ditanya mengenai Malut masuk dalam daftar daerah termahal, namun Malut tidak ada tunjangan kemahalan. Ada tunjangan kemahalan untuk daerah perbatasan dan untuk personel Polda harus mendapat tunjangan kemahalan untuk daerah yang melayani perbatasan untuk berbagai bidang selama ini seperti dokter dan pendidikan.

Oleh karena itu, Kemenkeu telah memasuki unsur dari sisi tunjangan kemahalan itu karena itu porsi dari Pemerintah yang sudah cukup lama mengenali daerahnya dengan tingkat kesulitan berbeda pula.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

BERITA POPULER

To Top